PKB Desak BPN Bertanggung Jawab atas Pagar Laut Tangerang yang Kontroversial

AKTUALITAS.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui politikusnya, Daniel Johan, menegaskan pentingnya tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait keberadaan pagar laut yang saat ini menjadi sorotan publik di wilayah pesisir Tangerang.

Menurut Daniel, dugaan adanya keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pagar tersebut menambah urgency untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.

“Ya harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang ada termasuk biaya pembongkaran,” ungkap Daniel saat dihubungi pada Minggu (19/1/2025). Dia meminta BPN untuk memberikan penjelasan mengenai telah diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lautan yang telah dipagari tersebut.

Sementara itu, TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, juga mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pembongkaran pagar laut yang melibatkan 600 nelayan dan TNI Angkatan Laut (AL) pada Sabtu, (18/1/2025).

Ia menegaskan perlunya kejelasan apakah proses hukum telah dilalui sebelum pembongkaran dilakukan.

“Apakah sudah melalui proses hukum? Itu kan pelanggaran terhadap UU jadi harus ada yang bertanggung jawab,” tegas TB Hasanuddin. Dalam konteks ini, ia juga mendesak untuk mengetahui perintah siapa yang memimpin pembongkaran tersebut, merujuk pada TNI AL (Danlantamal) III.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan bahwa langkah pembongkaran pagar laut tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto, menegaskan adanya urgensi untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan transparan.

Penanganan isu ini mendapatkan perhatian masyarakat, mengingat dampaknya terhadap nelayan dan ekosistem pesisir di Kabupaten Tangerang. (Enal Kaisar)