Biaya Politik Tinggi, Golkar Dorong Evaluasi Sistem Pemilu Secara Menyeluruh

AKTUALITAS.ID – Evaluasi sistem pemilu Indonesia kembali menjadi sorotan, kali ini dalam sebuah diskusi mendalam bertajuk “Sistem Pemilu” yang digelar di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Rabu (14/5/2025). Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menekankan pentingnya sikap objektif dan pemikiran matang dalam menilai kelebihan dan kelemahan sistem yang ada.

Menurut Sarmuji, sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan lahir dari problematika sistem sebelumnya yang tertutup. Namun, sistem ini juga tak lepas dari kritik, khususnya soal tingginya biaya politik dan praktik politik uang.

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari solusi masa lalu. Today’s problem comes from yesterday’s solution, ujarnya.

Sarmuji mengajak publik dan pemangku kebijakan untuk tidak terjebak pada asumsi bahwa sistem tertutup otomatis lebih bersih, atau bahwa sistem terbuka selalu buruk.

Apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang? Atau apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu, atau justru hanya memindahkan locus dari rakyat ke elite partai?” tanyanya kritis.

Ia menekankan perlunya diagnosis yang akurat sebelum mengambil kebijakan perubahan sistem, agar solusi yang diambil tidak lebih merugikan daripada masalah yang ingin diselesaikan.

Jangan sampai obatnya lebih berbahaya dari penyakitnya. Kita perlu berpikir matang dan objektif,” tegasnya.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.

Sarmuji bahkan mencontohkan Zulfikar sebagai anggota DPR yang berhasil lolos lewat sistem terbuka tanpa menghabiskan biaya besar, membantah generalisasi negatif terhadap sistem saat ini.

Sementara itu, peneliti politik dari BRIN, Muh. Nurhasim, menyoroti potensi sistem pemilu campuran (paralel) sebagai jalan tengah. Ia menyebut sistem ini bisa mengurangi fragmentasi multipartai ekstrem, memperkuat representasi politik, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

“Sistem campuran bisa memperbesar suara partai sekaligus menjaga keterwakilan individu kuat di daerah,” kata Nurhasim.

Wacana perubahan sistem pemilu kembali mencuat menjelang evaluasi nasional pascapemilu 2024. Para ahli dan politisi sepakat, perubahan jika dilakukan harus berbasis kajian mendalam, bukan semata kepentingan jangka pendek. (Ari Wibowo/Mun)