Militer di MPLS, Hadrian Irfani: Kita Tidak Percaya pada Guru?

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan kritik pedas terkait implementasi kebijakan Orientasi Pembelajaran dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Rabu (16/7/2025).

Hadrian Irfani mengapresiasi langkah Menteri yang membatasi durasi MPLS maksimal menjadi 5 hari. Namun, ia menyoroti catatan penting terkait pelaksanaan di lapangan, khususnya mengenai keterlibatan unsur militer dan kepolisian dalam kegiatan tersebut.

“Kalau sedikit-sedikit begitu, berarti kita tidak percaya dengan pendidik kita dengan guru-guru kita,” tegas Hadrian dalam rapat tersebut.

Ia berpendapat bahwa kehadiran aparat keamanan, meskipun dalam skala kecil, tidak semestinya menjadi bagian dari MPLS. Hadrian khawatir dampak psikologis kehadiran mereka dapat mempengaruhi siswa, terutama yang baru memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti peralihan dari SMP ke SMA.

“Saya yakin para guru-guru kita pendidik kita juga memiliki kemampuan untuk pembelajaran karakter, pembelajaran budi pekerti,” lanjutnya, mengungkapkan keyakinannya terhadap kompetensi para pendidik di Indonesia.

Selain isu MPLS, Hadrian juga mengangkat permasalahan lain dalam dunia pendidikan nasional. Ia menyerukan agar pemerintah tidak terus menerus memberlakukan kebijakan yang bersifat jangka pendek tanpa adanya kesinambungan antar program.

“Kita harus punya kesinambungan supaya ada kontinuitas yang apa antara program yang satu dengan program yang lain,” tandasnya. Menurutnya, diperlukan visi jangka panjang dan program pendidikan yang saling terintegrasi untuk membangun fondasi pendidikan yang kuat dan mampu membentuk karakter siswa secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Hadrian Irfani berharap agar implementasi MPLS ke depannya lebih mengedepankan peran profesional guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Ia juga menekankan pentingnya mengurangi intervensi pihak eksternal yang dapat menimbulkan kesan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pendidik. Lebih lanjut, kritik terhadap kebijakan pendidikan yang cenderung jangka pendek diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dalam merancang program-program pendidikan di masa mendatang. (Ari Wibowo/Mun)