Ribka Tjiptaning Tegaskan Upaya Mengecilkan Suara PDIP di Pemilu 2029 Adalah Salah Hitung

AKTUALITAS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyatakan adanya upaya dari pihak tertentu yang ingin membatasi perolehan suara partainya hanya sebesar 7 persen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang. Ia menegaskan target tersebut adalah perkiraan yang keliru dan justru akan memicu kebangkitan PDIP.

Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam acara peringatan 29 tahun kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/7/2025). Ribka mengungkapkan, “Saya dengar mereka menarget kita 7 persen di 2029. Mereka salah hitung. PDIP justru makin ditekan, makin mengonsolidasi.”

Ia menambahkan tekanan dan intimidasi terhadap partai justru akan memperkuat massa pendukung PDIP. Namun, Ribka enggan menyebutkan secara spesifik pihak atau kubu mana yang menargetkan angka tersebut. “Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengonsolidasi. Mereka salah hitung lawan kita ini,” ujarnya.

Selain itu, Ribka juga menyinggung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menjadi sasaran serangan yang disalurkan melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menyesalkan penggunaan hukum sebagai alat untuk menyerang partainya. “Sebenarnya sasaran itu Ibu Mega,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ribka menegaskan peristiwa Kudatuli menjadi tonggak awal reformasi di Indonesia. “Tanpa Kudatuli, tidak ada reformasi dan demokratisasi yang kita perjuangkan,” ujarnya. Kudatuli sendiri merupakan peristiwa pengambilalihan paksa kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 oleh massa pendukung kubu lain.

Ribka juga mengingatkan pentingnya mengenang sejarah perjuangan partai. Ia mengkritik kader yang melupakan makna Kudatuli dan mengingatkan agar DPP lebih selektif dalam menilai kader partai. “Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tapi lupa perjuangan berdarah-darah,” tegasnya.

Ia menutup dengan menegaskan perjuangan PDIP belum selesai dan peristiwa Kudatuli harus diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Pernyataan Ribka Tjiptaning ini menjadi sinyal kuat PDIP akan terus mempertahankan eksistensi dan konsolidasi politiknya menjelang Pemilu 2029, meski menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. (Ari Wibowo/Mun)