Proyek Kereta Cepat Whoosh Disorot, KPK Resmi Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta – Bandung atau Whoosh.

Kabar ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang membenarkan bahwa lembaganya telah memulai proses penyelidikan atas proyek transportasi berkecepatan tinggi tersebut.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (27/10/2025).

Langkah ini menjadi respons KPK terhadap meningkatnya perhatian publik di media sosial dan berbagai forum diskusi mengenai dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek yang menelan biaya besar itu.

Salah satu tokoh yang turut menyoroti proyek tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut adanya dugaan perbedaan mencolok dalam biaya pembangunan kereta cepat Indonesia dengan proyek serupa di Tiongkok.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Jadi naik hampir tiga kali lipat,” kata Mahfud dalam video tersebut.

Terkait penyelidikan KPK, Mahfud MD menegaskan dirinya siap memberikan keterangan jika dibutuhkan.

“Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi kalau disuruh melapor, ngapain. Buang-buang waktu juga,” ujarnya kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak memiliki kewajiban melapor ke KPK, tetapi lembaga tersebut berhak menindaklanjuti isu yang berkembang di publik.

Sebelumnya, proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang signifikan sejak tahap awal pembangunan. Proyek hasil kerja sama antara Indonesia dan China ini diharapkan menjadi simbol modernisasi transportasi nasional, namun kini tengah diperiksa dari sisi akuntabilitas dan transparansi anggaran.

KPK menyatakan akan memproses penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mengumpulkan seluruh data serta bukti awal sebelum naik ke tahap penyidikan. (Purnomo/Mun)