PDIP Usul E-Voting demi Hemat Anggaran, Dasco Ingatkan Bahaya Manipulasi Data

AKTUALITAS.ID – Wacana penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam pelaksanaan pilkada kembali mencuat. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai sistem e-voting memang dapat menghemat anggaran, namun ia meragukan aspek keamanan dan potensi manipulasi data.

“Kalau itu pakai e-voting itu kan sebenarnya banyak penghematan-penghematan. Walaupun kemudian kita harus lebih banyak pengkajian dan studi terlebih dahulu,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dasco mengingatkan bahwa di sejumlah negara yang sudah menerapkan e-voting, terdapat celah keamanan yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengubah hasil suara dalam waktu singkat.

“Mengingat bahwa di negara-negara lain juga ada yang dilakukan e-voting, tapi sebagian partai politik bisa kreatif sehingga hasilnya berubah dalam beberapa jam,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur teknologi menjadi kunci utama dalam penerapan sistem digital pemilu. Setiap usulan teknis, menurutnya, harus melalui kajian mendalam sebelum diputuskan menjadi regulasi.

Di sisi lain, PDI Perjuangan mendorong penerapan e-voting sebagai solusi atas tingginya biaya politik. Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, menyebut transformasi digital dapat menekan biaya pilkada sekaligus meningkatkan efisiensi penghitungan suara.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada berbiaya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah mahar politik,” jelas Jamaluddin.

Selain efisiensi anggaran, PDIP juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Sistem pilkada yang bersih diyakini akan melahirkan pemimpin yang berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepentingan modal.

Penerapan e-voting dalam pilkada masih menjadi perdebatan. Dasco menyoroti aspek keamanan dan potensi manipulasi, sementara PDIP menekankan efisiensi biaya dan integritas demokrasi. Kajian mendalam terhadap sistem ini dinilai penting agar transformasi digital tidak mengorbankan keamanan dan kedaulatan rakyat. (Bowo/Mun)