DPR Sebut APBN 2026 Belum Lampu Merah Meski Tekanan Berat

AKTUALITAS.ID – Di tengah derasnya isu soal APBN 2026 yang disebut-sebut terancam jebol, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah akhirnya buka suara. Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih dalam jalur aman dan meminta publik tidak terpancing kepanikan berlebihan.

Belakangan, berbagai kekhawatiran bermunculan mulai dari saldo APBN yang disebut menipis, defisit yang dikhawatirkan menembus 3 persen, hingga kabar bahwa kas negara tinggal Rp120 triliun. Namun Said menilai semua isu tersebut harus dilihat secara proporsional.

“Kita patut mengapresiasi kritik dan alarm kewaspadaan dari para pengamat maupun akademisi. Itu bentuk kepedulian terhadap negara,” kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan situasi justru akan lebih berbahaya bila publik mulai apatis terhadap kondisi ekonomi nasional.

Di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, Said menyoroti bahwa ekonomi Indonesia justru masih mampu tumbuh 5,6 persen. Pertumbuhan itu ditopang konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran, serta percepatan belanja pemerintah yang dinilai berhasil menjaga mesin ekonomi tetap bergerak.

Belanja pemerintah pada kuartal I 2026 bahkan melonjak 21,81 persen secara tahunan dan memberi kontribusi 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, sejumlah indikator ekonomi lain juga dinilai masih menunjukkan ketahanan kuat. Neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus 5,5 miliar dolar AS dan telah positif selama 71 bulan berturut-turut.

Dari sisi penerimaan negara, pendapatan APBN pada kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode sama tahun lalu. Penerimaan pajak juga naik tajam 20,7 persen menjadi Rp394,8 triliun.

Said bahkan menyebut pemerintah masih memiliki “tabungan pajak” dari selisih kurang bayar dan lebih bayar sebesar Rp13,38 triliun.

Namun ia mengakui tantangan terbesar saat ini berada di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama akibat penurunan lifting migas dan rendahnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Meski begitu, Said optimistis kondisi tersebut akan membaik pada kuartal II 2026 seiring potensi kenaikan harga minyak dunia dan pemulihan sektor hulu migas.

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp815 triliun atau melonjak 31,4 persen secara tahunan. Sebagian besar dana itu digelontorkan untuk mendanai berbagai program prioritas pemerintah pusat.

Said juga mengakui strategi percepatan belanja membuat defisit APBN melebar menjadi Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun menurutnya angka tersebut masih berada dalam batas aman.

Dalam APBN 2026, defisit memang dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Namun Said meyakini angka itu justru bisa ditekan menjadi sekitar 2,56 persen melalui kebijakan refocusing anggaran dan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati.

Ia juga meluruskan isu yang menyebut Saldo Anggaran Lebih (SAL) tinggal Rp120 triliun. Said menegaskan SAL sebesar Rp420 triliun masih utuh.

Menurutnya, dana Rp300 triliun hanya dipindahkan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara sehingga pemerintah tetap memiliki cadangan fiskal besar sekaligus memperoleh imbal hasil tambahan.

Meski optimistis, Said mengingatkan tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 akan semakin berat. Tekanan harga komoditas, hilangnya efek musiman Lebaran, hingga ketidakpastian global menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia mendukung langkah “safe mode” yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo melalui refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar AS, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.

Menurut Said, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menekan biaya utang negara agar tidak semakin mahal.

Di akhir pernyataannya, Said menegaskan pemerintah harus fokus menghidupkan sektor-sektor produktif seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

“Tanpa dukungan terhadap sektor produktif, kita akan sulit menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja formal,” tegasnya. (Bowo/Mun)