DPR Minta Homeless Media Tidak Jadi Mesin Propaganda

AKTUALITAS.ID – Fenomena homeless media yang belakangan tumbuh pesat di ruang digital kini mulai memantik alarm dari parlemen. DPR RI mengingatkan agar media digital tanpa basis platform resmi itu tidak berubah menjadi alat propaganda maupun buzzer kepentingan kelompok tertentu.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, kebebasan informasi dan kreativitas media digital tetap wajib tunduk pada kode etik jurnalistik serta prinsip verifikasi fakta sebelum informasi dilempar ke publik.

“Homeless media ini tetap tidak lepas daripada aturan kode etik jurnalistiknya,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, perkembangan model media baru di era digital memang membawa sisi positif karena memperluas keterbukaan informasi. Namun tanpa standar etik yang jelas, fenomena tersebut dinilai berpotensi liar dan mudah dimanfaatkan pihak tertentu.

Ia menekankan pentingnya batas yang tegas agar penyampaian informasi tidak dilakukan sembarangan tanpa verifikasi sumber maupun fakta lapangan.

“Jangan sampai kadang-kadang ini tumbuh subur dijadikan satu alat oleh sekelompok orang,” ujarnya.

Politikus PKB itu bahkan secara terbuka menyinggung potensi homeless media bergeser fungsi menjadi buzzer politik atau corong kepentingan tertentu jika tidak memiliki pijakan jurnalistik yang kuat.

“Lebih menjurusnya ke sana menjadi buzzer atau menjadi alat speakernya,” lanjut Cucun.

Meski memberikan peringatan keras, DPR disebut tetap membuka ruang bagi berkembangnya model media baru selama tetap mematuhi tata aturan pers dan kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia.

Fenomena homeless media sendiri belakangan ramai diperbincangkan setelah sejumlah media digital tanpa situs resmi disebut menjadi mitra Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI.

Namun polemik muncul ketika beberapa media mengaku namanya dicatut dalam forum tersebut, sementara sebagian lainnya memilih hengkang dari Indonesia New Media Forum (INMF).

Di sisi lain, Bakom RI sebelumnya menegaskan tidak memiliki kontrak, arahan editorial, maupun kerja sama yang mengikat dengan media-media yang tergabung dalam forum tersebut. (Bowo/Mun)