PAN: Jangan Tafsirkan Posisi Duduk Prabowo-Gibran

AKTUALITAS.ID – Polemik mengenai posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) memicu berbagai spekulasi di ruang publik. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan yang berlebihan dari pengaturan tempat duduk tersebut.

Menurut Saleh, tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan karena pemerintah tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada aturan yang dilanggar.

“Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang buruk. Malah tenang. Jadi tidak perlu ditafsir kiri kanan,” kata Saleh, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai perhatian publik sebaiknya diarahkan pada capaian program pemerintah dibanding memperdebatkan tata letak kursi dalam rapat kabinet.

“Yang penting tidak ada yang dilanggar. Lebih baik semuanya kembali fokus bekerja. Masih banyak tugas menanti,” ujarnya.

Saleh juga mengingatkan bahwa kementerian dan lembaga saat ini menghadapi target pembangunan yang tidak ringan. Karena itu, menurutnya, energi pemerintah lebih tepat diarahkan untuk mengejar realisasi program prioritas daripada melayani berbagai spekulasi yang berkembang.

“Kalau soal tempat duduk, ya bisa didiskusikan. Tidak mesti diributkan dan dipersoalkan,” tambahnya.

Sebelumnya, posisi duduk Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7/2026) menjadi perhatian publik. Berbeda dengan sejumlah sidang kabinet sebelumnya, Gibran tidak duduk sejajar di samping Presiden, melainkan berada di jajaran para menteri.

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengaturan tempat duduk dilakukan semata-mata karena kebutuhan teknis pelaksanaan sidang kabinet. Menurutnya, fokus utama rapat adalah evaluasi program prioritas pada semester pertama sekaligus pemberian arahan untuk percepatan pelaksanaan agenda pemerintah pada semester kedua.

Penjelasan tersebut sekaligus membantah spekulasi yang berkembang bahwa pengaturan posisi duduk mencerminkan persoalan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Istana yang mengindikasikan adanya perubahan hubungan kerja maupun pembagian kewenangan antara keduanya.

Isu mengenai posisi duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, baik pihak Istana maupun PAN menegaskan bahwa perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada pelaksanaan program-program pemerintah dibanding menafsirkan aspek teknis pelaksanaan rapat kabinet. (Bowo/Mun)