Erna Sari Dewi: Stop Bicara Digital Desa Kalau Tak Didanai

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, meluapkan kemarahan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi, Rabu (2/9/2026). Ia membongkar bobroknya perencanaan anggaran yang tidak nyambung dengan jargon besar pemerintah.

Sorotan paling keras adalah soal Anggaran Mandatory PIK untuk pengembangan dan informasi desa sebesar Rp28,41 miliar yang nol pendanaan.

“Bagaimana kemudian terkait soal data center kita? Bisa beli apa? Pak Menteri bicara, Pak Presiden juga bicara soal transformasi digital desa,” sindir Erna.

Dengan nada tinggi, Erna meminta pemerintah berhenti pencitraan.

“Sudah, henti saja kalau ini tidak didanai. Tidak usah kita omong-omong soal transformasi digital desa, Pak. Didanai saja enggak,” tegasnya.

Menurut Erna, ini bukti RKA Kementerian Desa tidak match dengan visi membangun Indonesia dari desa.

Tak hanya digitalisasi, Erna juga menyoroti matinya fungsi pengawasan. Dengan anggaran pengawasan yang minim, ia mempertanyakan bagaimana Kementerian Desa bisa mengontrol program di lapangan.

“Ini bukan bicara administratif. Pengawasan ini berbicara soal clear accountability dan bagaimana ini bisa berhasil. Ngapain ini? Kementerian Desa enggak bisa melakukan pengawasan terhadap programnya,” kritiknya.

Erna juga menyentil rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) digadang-gadang jadi pemasok utama pangan, tapi anggaran pembinaannya justru kosong.

“Kita tahu BUMDes dan KDMP ini pemasok utama pangan. Tetapi, lagi-lagi, fungsi pembinaannya… anggaran untuk pembinaannya enggak ada,” ujarnya.

Di sektor transmigrasi, Erna membongkar potret buram pembangunan yang asal jadi. Ia mencontohkan kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Daerah transmigrasi sudah dibangun, tapi jalan akses dan Puskesmas tidak ada. Warga sakit harus diikat di atas motor untuk dibawa berobat.

“Kalau bawa pasien, itu hanya bisa dilalui dengan motor dan bawa pasien-pasien yang orang masih hidup dimasukin ke tepi, diikat di motor. Ini kan juga enggak benar,” ungkapnya dengan geram.

Erna menegaskan, jangan sampai program transmigrasi justru mengucilkan warga karena negara abai membangun akses dasar.

“Supaya transmigran ini bukan justru untuk dikucilkan. Dengan aksesnya enggak dibuka, yang tidak bisa memperoleh, mengakses kesehatannya, pendidikannya sulit,” pungkasnya. (Mun)