Pengamat Politik Bongkar Strategi Reshuffle Prabowo

AKTUALITAS.ID – Usia dua tahun pemerintahan dinilai menjadi batas kesabaran rasional bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi jajaran menterinya. Sinyal perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kini menguat, membidik menteri-menteri ‘beban’ yang minim prestasi, miskin komunikasi, hingga yang terseret pusaran kasus hukum.

Prabowo sendiri tak menampik peluang bongkar pasang tersebut. Dengan menganalogikan kabinet layaknya tim sepak bola, ia menegaskan ada posisi pemain inti, striker, hingga pemain cadangan. Meski mengklaim timnya saat ini bekerja dengan baik, Prabowo memastikan tidak akan melindungi menteri atau wakil menteri yang dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Tahu-tahu KPK datang ke saya… ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’,” tegas Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, merujuk pada prinsip the right man in the right place. Ia menyebut momentum dua tahun adalah waktu yang logis bagi para menteri untuk membuktikan kapasitasnya.

Di mata publik dan pengamat, desakan reshuffle bukan sekadar rotasi rutin, melainkan keharusan mutlak. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyoroti ironi di mana rakyat nyaris tidak mengenal mayoritas menteri di kabinet saat ini. Menurut Adi, nama yang melekat di benak publik justru hanya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan para ketua umum partai.

“Menteri-menteri yang tak dikenal itu mestinya belajar banyak dari Teddy Indra Wijaya, tak banyak komentar, selalu fokus bekerja, dan pasang badan setiap presiden diserang publik,” kritik Adi, Senin (21/9/2026). Ia juga menekankan perlunya evaluasi total di sektor ekonomi yang paling banyak dikeluhkan rakyat.

Senada dengan Adi, Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mendesak agar momentum ini digunakan Prabowo untuk “melangsingkan” postur kabinet yang dinilai terlalu gemuk. Banyaknya menteri dan wakil menteri dari kuota politik dianggap justru menjebak kabinet dalam urusan kepartaian, alih-alih fokus pada kinerja teknokratis.

“Sehingga daripada menjadi beban kerja dari presiden, maka menteri-menteri yang ditengarai tidak bekerja optimal atau tersangkut kasus hukum sebaiknya diganti sesegera mungkin,” ujar Agung.

Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan Presiden. Publik menanti apakah perombakan jelang usia dua tahun pemerintahan ini akan menjadi ajang pembersihan menteri titipan yang minim kinerja, atau sekadar rotasi politik untuk mengamankan barisan koalisi. (Andrey/Mun)