Gulam Sharon Bongkar Hambatan Listrik Desa Kalbar

AKTUALITAS.ID – Ribuan warga di wilayah pedesaan Kalimantan Barat terpaksa terus hidup dalam kegelapan akibat ruwetnya birokrasi negara. Ironisnya, banyak desa sebenarnya sudah memegang tiket resmi sebagai penerima program listrik desa, namun tiang dan kabel PLN tak kunjung bisa ditarik ke lokasi hanya karena terbentur status kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II, Gulam Mohamad Sharon, menyoroti tajam lambannya penyelesaian masalah administratif ini. Ia menegaskan bahwa sengkarut perizinan tidak boleh terus-menerus menyandera hak dasar masyarakat desa untuk mendapatkan akses listrik.

“Banyak desa yang sebenarnya sudah masuk dalam daftar penerima program listrik desa, namun pembangunannya belum bisa dilaksanakan karena terbentur perizinan di wilayah hutan lindung dan kawasan hutan produksi,” sentil Sharon, Selasa (22/9/2026).

Menolak membiarkan masyarakat terus dikorbankan oleh tumpang tindih aturan, Sharon berjanji akan mengawal dan menyeret persoalan ini langsung ke meja pemerintah pusat. Aksi potong kompas birokrasi mulai ia gencarkan lewat koordinasi intensif dengan kementerian terkait, PT PLN pusat, PLN UID Kalimantan Barat, hingga Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN.

Bagi Sharon, koordinasi lintas lembaga ini adalah langkah darurat yang harus segera membuahkan hasil untuk menyelaraskan regulasi hutan dengan eksekusi infrastruktur listrik di lapangan.

Persoalan perizinan ini didesak untuk segera dicarikan jalan pintas dan solusi konkret. Warga pedesaan di Kalimantan Barat dinilai sudah terlalu lama menunggu dan tidak butuh alasan birokrasi, melainkan aliran listrik nyata yang bisa langsung menerangi desa dan menggerakkan ekonomi mereka yang selama ini terisolasi. (Bowo/Mun)