Gerindra: Prabowo Tak Dipilih untuk Menyenangkan Pengamat

AKTUALITAS.ID – Polemik rapor dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memicu respons keras dari Partai Gerindra. Partai berlambang kepala garuda itu menilai berbagai kritik dalam laporan tersebut lebih banyak berisi penilaian subjektif dibandingkan ukuran objektif terhadap kinerja pemerintah.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan tuduhan bahwa pemerintah membatasi kebebasan sipil tidak sesuai dengan realitas yang terjadi saat ini. Menurutnya, ruang demokrasi tetap terbuka dan kritik terhadap pemerintah masih dapat disampaikan secara luas di ruang publik.

“Jika pemerintahan ini benar-benar otoriter, tidak mungkin laporan CELIOS dapat beredar dan menjadi bahan perdebatan publik seperti sekarang,” kata Sugiat dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Gerindra menilai laporan yang disusun oleh kelompok yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan” tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari berbagai program yang tengah dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Menurut Sugiat, Presiden Prabowo dipilih rakyat bukan untuk memenuhi ekspektasi para pengamat, melainkan untuk menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menepis kritik mengenai gaya komunikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai sejumlah pihak terlalu tegas. Menurutnya, ketegasan tersebut justru dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari ekonomi, pangan, hingga keamanan.

Sorotan CELIOS terkait klaim bahwa sebagian besar masyarakat mengalami stres akibat kebijakan pemerintah juga dibantah. Gerindra menilai angka tersebut terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat secara menyeluruh.

Sugiat mengatakan penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis untuk menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, Gerindra membela langkah Presiden Prabowo dalam melakukan evaluasi serta perombakan kabinet. Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hak prerogatif presiden yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam sektor pertahanan, Gerindra juga menolak penilaian CELIOS yang mengkritisi arah kebijakan Presiden Prabowo. Partai itu menilai penguatan pertahanan dan kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan fondasi penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Sugiat juga menyoroti usulan CELIOS mengenai penerapan pajak kekayaan bagi kelompok super kaya. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pelarian modal serta mengurangi minat investasi yang saat ini tengah didorong pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja.

“Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak dan memperluas basis penerimaan melalui hilirisasi industri dibanding menerapkan kebijakan yang berisiko mengganggu iklim investasi,” ujarnya.

Terkait kritik terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Gerindra menilai program tersebut merupakan upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput melalui pengembangan kelembagaan ekonomi desa.

Partai Gerindra juga membantah tudingan bahwa pemerintah gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sugiat menegaskan pemerintah telah mengerahkan ribuan personel, teknologi modifikasi cuaca, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Selain itu, ia menilai perbandingan antara beban bunga utang negara dengan anggaran kesehatan yang disampaikan dalam laporan CELIOS tidak menggambarkan keseluruhan struktur pembiayaan pembangunan nasional.

Gerindra turut membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Sugiat, program tersebut merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

“Bagaimana mungkin program yang memberikan akses gizi kepada anak-anak justru diminta dihentikan, sementara manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat?” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Sugiat menegaskan berbagai survei dan laporan yang berisi kritik tidak dapat menghapus fakta mengenai program-program pemerintah yang, menurutnya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah.

Gerindra memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap fokus menjalankan agenda pembangunan, memperkuat ekonomi nasional, menjaga stabilitas negara, serta melanjutkan berbagai program sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Bowo/Mun)