Golkar Bantah Membentuk ‘Tim 9 Golkar’ Pimpinan Viktus Murin

AKTUALITAS.ID – Tim 9 Partai Golkar memprediksi bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini melihat dari sejumlah kinerja yang selama dinilai belum memuaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim 9 Golkar juiga bicara tentang RUU Omnibus Law yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi.

Namun, Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Golkar Muslim Jaya Butar Butar membantah tegas pernyataan Tim 9 Golkar tersebut. Bahkan, keberadaan kelompok tersebut dipertanyakan dalam internal Golkar.

“Perlu diketahui Partai Golkar sama sekali tidak pernah membentuk tim 9 Partai Golkar, itu ngawur. Apa tuh tim 9 Partai Golkar, tidak ada dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang dibentuk ketum Airlangga Hartarto, yang ada tim advokasi hukum Partai Golkar,” kata Muslim kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).

Dia menegaskan, Viktus Murin yang mengaku sebagai juru bicara Tim 9 Golkar, tidak ada dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar priode 2019-2024. Begitu pula dalam badan badan resmi Partai Golkar.

“Kok ngawur mengatasnamakan juru bicara tim 9 Partai Golkar. Mungkin Viktus Murin belum move on pasca munas X Partai Golkar,” tegasnya.

Badan advokasi hukum Partai Golkar menyayangkan sikap Viktus Murin yang menyebut sosialisasi Omnibus Law tidak dijalankan secara baik oleh pemerintah.

Muslim menilai, Viktus tidak mengetahui sosialisasi Omnibus Law yang dilakukan pemerintah ke daerah sangat masif melalui kementerian perekonomian, keuangan, tenaga kerja, BKPM dan Kementerian hukum dan HAM.

“Ambil contoh kementerian hukum dan HAM saat ini melakukan sosialisi ke semua provinsi tentang sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja misalnya,” jelasnya.

Badan advokasi Partai Golkar menilai, Omnibus Law Cipta Kerja harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat karena semangat yang dibangun pemerintah adalah semangat reformasi regulasi, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Seperti ketahui, Omnibus Law dilatarbelakangi karena banyaknya jumlah pengganguran, dan berpotensi meningkat setiap tahun serta investor masih merasa kesulitan berinvestasi karena terhambat lamanya proses perizinan.

Omnibus Law Cipta Kerja telah membagi 11 claster yang ke semuanya ditujukan untuk memudahkan perizinan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja, demi Indonesia maju 2045 sesuai visi Presiden Jokowi.

Untuk itu, sekali lagi Muslim meminta Viktus Murin berhenti bicara atas nama juru bicara 9 Partai Golkar dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Karena Partai Golkar tidak pernah membentuk tim 9 Partai Golkar, apalagi menunjuk Viktus Murin sebagai juru bicara.

“Konsekuensi hukum tentu ada, namun saya mengajak sekali lagi Viktus Murin untuk selalu obyektif menilai kebijakan pemerintah, tidak didasari atas ketidaksukaan atau sikap tendensius yang berlebihan,” katanya.