Berita
Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum, PDIP Tegaskan Tak Akan Dicalonkan
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan PDIP tidak mengusung calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dan terlibat organisasi terlarang. “Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan,” kata […]
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan PDIP tidak mengusung calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dan terlibat organisasi terlarang.
“Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan,” kata Hasto dalam diskusi daring, Minggu (9/8/2020).
Hasto mengatakan, dalam waktu dekat PDIP kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah bertarung di Pilkada 2020. Proses penyaringan calon kepala daerah itu dilakukan dari bawah. Juga disertai dengan proses pemetaan politik. Salah satu caranya dengan cara melakukan survei.
Hasto mengatakan, komitmen PDIP bahwa menjadi pemimpin digerakkan berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Karena itu, PDIP akan menyiapkan calon kepala daerah dengan sebaik-baiknya.
“Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang,” ujarnya.
“PDI Perjuangan menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat,” tegas Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan pemerintah dan calon kepala daerah harus mewaspadai potensi politik uang dalam pilkada di tengah pandemi Covid-19.
“Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Selain itu, Arif mengingatkan ada faktor yang menjadi perhatian dalam rangka pandemi. Selain kapasitas dan kapabilitas personil yang maju di Pilkada.
“Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi covid-19,” pungkasnya.
-
FOTO20/04/2026 11:08 WIBFOTO: KWP Award 2026 Beri Apresiasi Tokoh Nasional Serta Korporasi Mitra DPR
-
NASIONAL20/04/2026 21:00 WIBPanglima TNI Sinergikan TNI dan Pemda untuk Percepatan Pembangunan di Daerah
-
POLITIK20/04/2026 07:00 WIBPDI Perjuangan Dorong DPR Kebut Pembahasan RUU Pemilu
-
PAPUA TENGAH20/04/2026 16:30 WIBWapres Gibran di Mimika, Warga Tumpah Ruah di Depan Toko Meriah
-
NASIONAL20/04/2026 10:00 WIBCak Imin Minta Pengawasan Ketat Vape di Indonesia
-
RIAU20/04/2026 16:00 WIBKecelakaan di Tol Permai, Polisi Sebut Satu Korban Meninggal Dunia
-
NASIONAL20/04/2026 06:00 WIBEddy Soeparno Borong KWP Award 2026 Berkat Energi Hijau
-
POLITIK20/04/2026 09:00 WIBSekjen Golkar Minta Kader Waspada Usai Nus Kei Tewas Ditusuk

















