Jika Ingin Gencatan, Azerbaijan Tuntut Armenia Harus Minta Maaf

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuntut Armenia meminta maaf jika ingin menghentikan konflik perebutan wilayah sengketa di Nagorno-Karabakh.

Pernyataan itu hampir tidak mungkin diterima oleh Armenia.

“Pimpinan Armenia harus berpikir dengan hati-hati sebelum terlambat,” kata Aliyev dalam pidato yang disampaikan secara berapi-api dan disiarkan di televisi.

Tak lama setelah menyampaikan pidato itu, Aliyev mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Armenia harus berkomitmen atas penarikan penuh pasukannya dari wilayah negaranya.

“Mereka harus berkomitmen untuk menarik pasukan dari wilayah kami. Mereka harus memberi kami jadwal penarikan diri dari wilayah pendudukan,” ujar Aliyev, Minggu (4/10) seperti dikutip dari Al Arabiya.

“Perdana Menteri mereka, yang mengatakan bahwa Karabakh adalah (bagian dari) Armenia, sekarang harus mengatakan bahwa Karabakh bukanlah Armenia. Dan setelah itu, tentu saja, kami siap mengakhiri permusuhan dan memulihkan rezim gencatan senjata,” ucap dia.

Aliyev juga bersumpah untuk terus berjuang sampai wilayah Karabakh dapat diklaim kembali oleh Azerbaijan.

“Kami berhasil membebaskan beberapa wilayah, beberapa desa, dan hari ini kami membebaskan kota Jabrayil, yang berada di bawah pendudukan Armenia selama 27 tahun,” tuturnya.

“Operasi militer kami yang sukses terus berlanjut, dan kami bertekad penuh untuk membebaskan tanah kami dan memulihkan integritas teritorial kami,” ucap dia.

Mengutip seorang pejabat Karabakh, kantor berita RIA Novosti melaporkan delapan belas warga sipil di Nagorno-Karabakh tewas akibat tembakan dari pasukan Azeri dan lebih dari 90 orang lainnya menderita cedera dalam sepekan terakhir.

Sementara Aliyev mengatakan 22 warga sipil Azerbaijan tewas dan 73 lainnya luka-luka di tengah bentrokan sengit pada Minggu.

Sementara itu, pada Minggu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov telah menyerukan gencatan senjata di Nagorno-Karabakh. Dia mengatakan Moskow siap membantu mencari solusi untuk konflik tersebut melalui Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).