Berita
Ekonom Usulkan Jokowi Evaluasi Program Kartu Pra Kerja
AKTUALITAS.ID – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengusulkan program kartu pra kerja dievaluasi. “Hal ini (perbaikan ekonomi kuartal III) saya kira tidak terlepas dari realisasi Anggaran PEN khususnya belanja perlindungan sosial yang sudah cukup besar sejauh ini,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (3/11/2020). Yusuf menuturkan, terdapat beragam kelompok […]
AKTUALITAS.ID – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengusulkan program kartu pra kerja dievaluasi.
“Hal ini (perbaikan ekonomi kuartal III) saya kira tidak terlepas dari realisasi Anggaran PEN khususnya belanja perlindungan sosial yang sudah cukup besar sejauh ini,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Yusuf menuturkan, terdapat beragam kelompok pendapatan yang memperoleh bantuan perlindungan sosial tersebut sehingga cukup efektif dalam mendorong perbaikan ekonomi.
Ia menyebutkan, untuk kelompok pendapatan bawah, pemerintah mengalokasikan program bantuan sosial (bansos), berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk kelompok menengah bantuan diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kemudian, lanjut dia, pemerintah turut memberikan bantuan bagi masyarakat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun belum bekerja melalui program Kartu Pra Kerja.
Menurutnya, realisasi program perlindungan sosial telah mampu mendorong konsumsi masyarakat pada kuartal III yang berimplikasi pada perbaikan ekonomi, meskipun berjalan lambat.
Ia mengatakan, perbaikan yang berjalan lambat bisa dilihat pada pertumbuhan indeks penjualan riil pada Agustus, mencapai minus 9%. Sehingga, patut menjadi perhatian jika pemerintah ingin mendorong perbaikan konsumsi kuartal IV.
Tak hanya itu, Yusuf mengingatkan kepada pemerintah bahwa meskipun realisasi perlindungan sosial sudah relatif baik tetapi masih ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan. “Perlu diakui masih ada beberapa bahan evaluasi dalam Program PEN perlindungan sosial ini,” tegasnya.
Ia mencontohkan, program dalam perlindungan sosial yang masih perlu dievaluasi adalah Kartu Pra Kerja. Karena, masih ada penerima yang gagal mencairkan bantuannya karena ketidaktahuan informasi. “Hal yang sama juga ditemui dalam pemberian subsidi gaji yaitu pekerja yang gagal mendapatkan bantuan ini karena beragam masalah,” katanya.
Meski demikian, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan kuartal II melalui maksimalnya realisasi belanja perlindungan sosial tersebut. “Saya kira kita bisa sepakat pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih namun masih berada di level negatif,” ujarnya.
Adapun realisasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial adalah sebesar Rp167,08 triliun dari total Rp203,9 triliun hingga 14 Oktober 2020.
-
NASIONAL26/05/2026 10:00 WIBGolkar Minta Negara Hadir untuk Selamatkan Guru Honorer
-
JABODETABEK26/05/2026 07:30 WIBSIM Keliling Jakarta Buka 5 Titik Hari Ini
-
POLITIK26/05/2026 14:00 WIBGKSR Desak Hapus Ambang Batas Parlemen dalam Revisi UU Pemilu
-
OASE26/05/2026 05:00 WIBKhutbah Terakhir Nabi Muhammad SAW yang Mengguncang Sejarah Islam
-
EKBIS26/05/2026 16:00 WIBIni Alasan Pemerintah Tutup Puluhan Gerai Indomaret dan Alfamart
-
RIAU26/05/2026 12:30 WIBModus Baru Kejahatan Siber, Polda Riau Ringkus Pembuat Website Bank Palsu
-
PAPUA TENGAH26/05/2026 13:30 WIBDinkes Mimika Evaluasi Promkes dan Microsite, Diikuti 26 Puskesmas
-
JABODETABEK26/05/2026 05:30 WIBCuaca Jakarta Selasa 26 Mei 2026 Cerah Merata

















