Berita
Soal PPN Sembako, Politisi Gerindra: Saat ini Rakyat Sedang Sulit di Masa Pandemi
AKTUALITAS.ID – Politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono heran dengan rencana pemerintah akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako. Dia menegaskan bahwa saat ini rakyat sedang sulit di masa pandemi. “Kok kepikiran gitu loh, mengenai soal penghapusan pengecualian (dikenakan PPN) soal sembako ini dalam keadaan sedang pandemi. Rakyat lagi survive lagi bertahan dengan semua […]
AKTUALITAS.ID – Politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono heran dengan rencana pemerintah akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako. Dia menegaskan bahwa saat ini rakyat sedang sulit di masa pandemi.
“Kok kepikiran gitu loh, mengenai soal penghapusan pengecualian (dikenakan PPN) soal sembako ini dalam keadaan sedang pandemi. Rakyat lagi survive lagi bertahan dengan semua caranya,” katanya dalam diskusi ‘Publik Teriak Sembako Dipajak’, Sabtu (12/6/2021).
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyebut, pihaknya saat ini sedang mencari jalan supaya bisa memanfaatkan gudang gudang milik koperasi unit desa yang ada di kecamatan-kecamatan. Tujuannya, bisa digunakan sebagai tempat menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dari pabrikan atau manapun.
Setelah itu, lanjut Ferry, dijual dengan harga relatif lebih murah dan terjangkau ke warung, toko maupun pedagang pasar. Sehingga, distorsi rantai distribusi yang selama ini sering membebani harga kebutuhan pokok tersebut bisa dihilangkan.
“Nah tiba-tiba kita lagi mau coba hilangkan distorsi rantai distribusi ini tiba tiba nyelonong pemerintah mau mengenakan PPN ini yang nanti distorsi harganya muncul dan kemudian pemerintah tidak bisa mengendalikan itu,” tegasnya.
Selain itu, Ferry mencontohkan harga daging yang tinggi. Sehingga, penjual daging mogok jualan karena modal harga dagingnya naik.
“Kenapa pedagang marah sekarang? contoh daging kemarin pedagang pasar mogok jualan selama tiga hari karena tahu mereka sejak awal mereka dapatin harga barangnya tinggi dan mereka tidak bisa jual lagi ke konsumen karena percuma dia beli pasti gak laku, jadi mogok dan pemerintah gak nyari solusinya,” tuturnya.
“Tapi ini enggak, yang dibebani selalu rakyat, jadi kesimpulan saya kayaknya pemerintah ini lagi bokek sebenarnya terus kejam sama rakyatnya, mohon maaf,” tambahnya.
-
NASIONAL17/06/2026 14:00 WIBKonferensi Pers BEM Fakultas Bersatu Berujung Gelombang Bantahan
-
NASIONAL17/06/2026 17:35 WIBPaparkan Green Policing di Dies Natalis STIK Polri, Kapolda Riau Sebut Polisi Penjaga Peradaban
-
EKBIS17/06/2026 18:00 WIBMenkop Minta Mahasiswa Tak Pesimis terhadap Program Kopdes Merah Putih
-
JABODETABEK17/06/2026 18:30 WIBJakarta Gandeng Singapura, Fokus Investasi dan Transportasi Publik
-
JABODETABEK17/06/2026 15:30 WIBPolisi Gagalkan Tawuran yang Diduga Akan Live di Instagram
-
NASIONAL17/06/2026 16:15 WIBKasus Kuota Haji Rp622 Miliar, Bendahara PBNU Diperiksa KPK
-
NASIONAL17/06/2026 17:10 WIBDPR Dukung Refocusing Penerima MBG, Prioritaskan Ibu Hamil, Menyusui dan Balita
-
OTOTEK17/06/2026 20:00 WIBDari Brusky 125 hingga MX King Pramac, Ini Kendaraan Baru di PRJ 2026

















