AKTUALITAS.ID – Pemerintah dan DPR tengah memikirkan sejumlah opsi dalam pembayaran uang nasabah Jiwasraya. Anggota DPR komisi VI yang juga anggota panja Jiwasraya Andre Rosiade mendorong agar pembayaran uang nasabah Jiwasraya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita mendorong pak menteri (BUMN) agar opsi yang diambil adalah opsi yang tidak melibatkan APBN. Ini konsep-konsep yang kita terus diskusikan dengan pak menteri,” kata Andre kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).
Selain itu panja juga menawarkan sejumlah opsi alternatif. Namun ia enggan membocorkan opsi alternatif tersebut.
“Saya terus terang nggak bisa bongkar konsepnya karena panja tertutup ya jadi sidangnya nggak bisa dibongkar,” ucapnya.
Andre mengatakan Panja Jiwasraya akan melakukan rapat internal dengan mengundang tokoh atau pakar atau yang mampu memberikan ide untuk solusi tanpa APBN. Jika ide pakar tersebut dianggap tepat, maka panja akan mempertemukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Intinya kita komitmen panja komisi VI benar-benar memastikan dua hal. Maret ini insyallah opsi selesai, dan juga kedua akhir Maret cicilan nasabah bisa dibayarkan, itu target di komisi VI,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pembayaran polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai akan terealisasi dalam dua bulan ke depan. Erick menyampaikan hal ini saat menghadiri rapat panitia kerja (panja) antara Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN di ruang rapat komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (29/1).
Erick mengatakan kepastian pembayaran ini dilakukan setelah kajian yang dilakukan Kementerian BUMN dan direksi Jiwasraya serta masukan dari anggota Panja Jiwasraya.
“Dari jajaran Kementerian BUMN, tim Jiwasraya sesuai saran tadi, kita akan berupaya menyelesaikan mulainya pembayaran awal di akhir Maret, kalau memang bisa lebih cepat ya coba kita lakukan,” ujar Erick
