Berita
Dinilai Lambat, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Masif PCR
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera melakukan tes Virus Corona (Covid-19) berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR). Pasalnya, jika tidak dilakukan secepat mungkin Indonesia dipastikan bakal sangat lambat menghilangkan pandemi corona. “Pemerintah sudah waktunya mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif. Dengan demikian bisa segera dilakukan […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera melakukan tes Virus Corona (Covid-19) berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR). Pasalnya, jika tidak dilakukan secepat mungkin Indonesia dipastikan bakal sangat lambat menghilangkan pandemi corona.
“Pemerintah sudah waktunya mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif. Dengan demikian bisa segera dilakukan Tracing, Clustering dan Containing terhadap pasien dan semua kontak pasien,” tegasnya saat dihubungi, Kamis (23/4/2020).
Menurutnya, kemampuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih sangat terbatas dalam melakukan tes berbasis PCR. Padahal kata dia, Presiden telah meminta Kemenkes melakukan 10.000 pengujian setiap hari.
“Pada 22 April 2020 misalnya, Kemenkes hanya melakukan pengujian terhadap 1.188 pasien Covid-19;”bebernya.
Dirinya juga menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah tes masif per hari di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data Worldmeter, Indonesia baru sekitar 182-an tes per 1 juta populasi per 21 April. Sementara Malaysia sudah 3.344 tes per 1 juta populasi.
“Filipina yang kondisinya relatuf sama dengan kita, sudah mampu melakukan 547 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Colombia sudah melakukan 1.281 tes per 1 juta penduduk,” ungkap Mufida.
Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes Laboratorium. Semakin banyak korban yang meninggal, dimakamkan dengan proses SOP Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar dan belum tentu positif.
“Hal ini sangat menyayat hati keluarga korban. Belum lagi jika terjadi penolakan pemakaman jenazah. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini,” tegas Mufida.
Mufida menambahkan, semua kebutuhan alat dan obat untuk proses tes masif dan tes di laboratorium harus disediakan oleh pemerintah pusat, agar semua upaya pemutusan mata rantai penyebaran bisa segra efektif.
Ditambahkan, refocusing maupun realokasi anggaran Kemenkes harus memadai nilainya untuk pelaksanaan aksi prioritas ini. Penyediaan alat tes merupakan langkah hulu dalam penanganan pandemi ini. Maka, saat ini juga harus ditingkatkan.
“Inilah saatnya negara hadir melindungi rakyatnya dengan melakukan intervensi dalam strategi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,” tandas Mufida.
Mufida juga menilai, efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini diterapkan di sejumlah daerah, akan dapat tercapai jika didukung dengan aksi tes masif berbasis kelurahan.
“Dengan demikian bisa langsung terlacak di tengah masyarakat, mana yang ODP dan PDP, selanjutnya dilakukan isolasi supaya tidak menyebar lebih luas,” tambahnya. [Kiki Budi Hartawan]
-
RIAU29/12/2025 13:00 WIBBukan Sekedar Perlombaan, Festival Sampan Layar di Bengkalis Adalah Warisan Budaya
-
NASIONAL29/12/2025 14:01 WIBKasus Dugaan Korupsi Bekasi, Pengamat: Mirip Pola Jokowi–Gibran
-
RIAU29/12/2025 17:30 WIBKapolda Riau dan Danrem Wira Bima Dorong Penyelesaian TNTN Berbasis Kolaborasi dan Pendekatan Humanis
-
NASIONAL29/12/2025 11:00 WIBKPK: Penyidikan Kasus Nikel Rp2,7 T Dihentikan Karena Bukti Tidak Cukup dan Daluwarsa
-
DUNIA29/12/2025 08:00 WIBIran Ancam Balasan Mematikan terhadap AS dan Israel di Tengah Eskalasi Konflik
-
NASIONAL29/12/2025 06:00 WIBDukung Target Energi Prabowo, Wakil Ketua MPR Ajak Masdar Perluas Investasi Energi Bersih RI
-
JABODETABEK29/12/2025 07:30 WIBKapolres Bogor Tegas: 3 Anggota Polsek Parungpanjang Dipatsus 21 Hari Usai Salah Tangkap
-
EKBIS29/12/2025 07:00 WIBMenko Airlangga Pastikan UMP 2026 Sesuai Kebutuhan Pekerja

















