AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019.
Diraihnya opini WTP tersebut disampaikan langsung Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Jakarta pada rapat Paripurna Istimewah I DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (29/6/2020).
Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan opini WTP adalah penilaian pemeriksa atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan daerah yang dianggap sudah memenuhi kriteria standar akuntansi keuangan Pemerintah.
“BPK RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mempertahankan opini WTP yang ke 6 kalinya,” ungkapnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati SH., MH., itu dihadiri langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Hary Purwaka.
Dikesempatan itu dilakukan penyerahan LHP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel kepada Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel.
Dalam kata sambutanya Herman Deru menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel beserta tim pemeriksa yang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel TA 2019.
“Kedepan Pemprov Sumsel akan terlus melakukan peningkatan pengawasan perencanaan hingga pelaksaan serta terus menjalin koordinasi dengan BPK Perwakilan Sumsel,” tegas HD, dalam reales yang diterima aktualitas.id, Rabu (1/7/2020).
Terkait opini WTP yang diraih, HD menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel patut bersyukur di TA 2019 tetap mendapatkan opini WTP. Menurutnya, meski demikian masih ada yang harus ditingkatkan lagi kedepannya seperti terkait aset daerah.
“Karena provinsi ini sudah terbentuk lebih dari setengah abad sehingga harus runtun dan perlu keseriusan untuk membenahi aset ini, karena berkaitan dengan kekayaan Provinsi Sumsel. Saya yakin selama niat kita sama, ini akan bisa kita perbaiki,” tandasnya.
Rapat Paripurna Istimewah I DPRD Provinsi Sumsel juga diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Staf Khusus Gubernur Sumsel serta para kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumsel secara virtual melalui aplikasi Zoom.
