AKTUALITAS.ID – Instruksi Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP kepada seluruh kadernya di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi koordinator di tingkat kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dikritik. Instruksi itu dinilai menyalahi keweanganan PDIP.
Ketua Umum Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang mengatakan tidak seharusnya pimpinan partai politik mengistruksikan seluruh kadernya mendaftarkan diri menjadi koordinator program PKH ditingkat kabupaten/kota.
“Instruksi ini sudah termasuk Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power). Partai politik jangan menyalanggunakan kekuasaan dengan terlibat cawe-cawe urusan program pemerintahan, apalagi itu program sosial,” kata Agus di Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Instruksi itu tertuang di dalam surat dengan No. 1684/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 15 Juli lalu, ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Agus menerangkan jika koordinator PKH Kemensos ini sudah atas persetujuan pimpinan partai politik. Oleh karena itu, ia mempertanyakan urgensi ada pendaftaran untuk menjadi koordinator PKH.
“Instruksi ini akan menghilangkan pendaftaran koordinator PKH yang bersih, akutanbel dan transparan,” tandasnya.
“Surat rekomendasi pimpinan partai saja sudah sangat tajam daya tekannya kebawah, apalagi ini sebuah instruksi dari pimpinan partai politik. Instruksi ini sudah satu tingkat di atas rekomendasi,” sambung dia.
Agus sangat menyayangkanmasih terdapat beberapa kalangan yang menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan partai politiknya dengan ikut campur urusan program sosial bagi rakyat kecil. Agus mendorong rekrutmen koordinator PKH Kemensos dibuka secara transparan dan akuntabel
“Semoga pimpinan PDIP hanya masuk angin saja dalam hal ini dan semoga masuk anginnya hilang. Program PKH Kemensos ini untuk rakyat kecil, jangan sampai rakyat kecil yang menjadi korban monopoli dari keserakahan elit-elit partai politik kedepannya,” ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan sebagai partai pemenang pemilu, PDIP memiliki kesempatan untuk menempatkan kader pada suatu jabatan strategis. Hal itu, kata dia, sebagai tradisi demokrasi yang dijalankan partai.
“Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui Pemilu. Partai yang menang Pemilu, di manapun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8).
