Kemenhan Enggan Tanggapi China akan Buat Pangkalan Militer si Samudra Hindia

AKTUALITAS.ID – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI belum mau memberikan tanggapan terkait laporan yang menyebut China hendak membuat pangkalan militer di kawasan Samudera Hindia, termasuk yang mencakup wilayah Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Menteri Pertahanan dan Hubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjuntak malah meminta pertanyaan tersebut dilayangkan dulu ke Kementerian Luar Negeri.

“Ke Kemenlu saja,” kata Dahnil saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (3/9/2020).

Senada dengan Dahnil, Karo Humas Kementerian Pertahanan Kolonel Kav Ignatius Eko Djoko juga tak banyak memberi komentar terkait kabar pembangunan pangkalan militer China yang pertama kali diungkap Amerika Serikat (AS) itu.

“Saya belum monitor,” kata Djoko.

Terpisah, saat dikonfirmasi soal pembangunan Pangkalan Militer China itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menjawab, “Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer dengan negara mana pun.”

China sebelumnya disebut berniat membangun jaringan logistik yang dapat mencakup sebagian besar Samudera Hindia. Hal ini pertama kali diungkap melalui laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan AS–kerap dikenal dengan julukan Pentagon–mengungkap China berupaya membangun jaringan logistik yang dapat mencakup sebagian besar Samudera Hindia.

Dalam laporan tersebut, Pentagon menyatakan Indonesia menjadi salah satu lokasi yang jadi lokasi logistik militer China tersebut. Pentagon mengatakan cara itu dilakukan China sebagai upaya menghalangi intervensi AS terhadap Taiwan.

China sendiri telah membantah materi laporan Pentagon setebal 200 halaman itu.

Kementerian pertahanan China menegaskan laporan Pentagon tersebut sama sekali salah tafsir serta mencemarkan nama baik militer Negara Tirai Bambu tersebut.

“Laporan itu mencemarkan nama baik modernisasi militer China, pengeluaran pertahanan, kebijakan nuklir dan masalah lainnya,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP.