AKTUALITAS.ID – Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya menerima petugas Sensus SP 2020 dalam rangka verifikasi daftar penduduk dalam rangka SP2020 diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Prov Sumsel di Rumah Kediaman Wakil Gubernur Sumsel, Jumat (11/09/2020).
Dalam kesempatan itu, MY berpesan agar pengecekan data harus dilakukan secara baik agar tidak terjadi ketumpang tindihan data. Mawardi menghimbau masyarakat Sumsel untuk mendukung kegiatan ini karena pelayanan publik dan data Sumsel sudah dilakukan dengan cepat, mudah, dan berkualitas.
Kegiatan ini akan berlangsung selama bulan September dengan jumlah 6400 petugas se-Sumsel yang telah di rapid dan ber-APD lengkap. Dimana 1 petugas menangani 10 rumah tangga,m dengan menggunakan masker, faceshield, dan membawa handsanitizer.
Verifikasi bertujuan untuk memastikan keberadaan penduduk agar tidak terlewat cacah dan ganda cacah. Berdasarkan data yang didapatkan melalui sensus penduduk online, ditambah data dari disdukcapil menghasilkan data daftar penduduk yang harus diverifikasi untuk menyesuaikan keberadaan penduduk terkait dengan penambahan anggota keluarga maupun yang sudah meninggal.
Kepala BPS Sumsel, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, M.M, mengatakan bahwa Wagub Mawardi juga mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan bahkan telah memahami untuk kategori masyarakat yang perlu di sensus dalam kegiatan ini memiliki konsep minimal sudah berdomisili setahun atau lebih.
“Tujuan SP2020 adalah menghasilkan jumlah penduduk menurut komposisi wilayah, secara de faktor de juro dan kepemilikan NIK, kita verifikasi keberadaan penduduk berdasarkan KK dan juga anggota keluarganya sesuai data penduduk disini. Keberadaan bisa jadi sudah pindah, meninggal, atau bertambah, dan juga memastikan jenis kelamin,” jelas dia, dalam siaran persnya yang diterima aktualitas.id, Minggu (13/09/2020).
Pelaksanaan kegiatan ini dengan Sistem Metode Drop Off Pick Up (DOPU) adalah Petugas Sensus secara door to door menyampaikan kuesioner (Drop off) untuk diisi secara mandiri oleh penduduk dan juga non DOPU.
Dopu yaitu bagi yang sudah mengikuti sensus online dan yang belum nanti akan diberikan quisoner berisi 22 pertanyaan. Wilayah DOPU yaitu OKI, OI, OKUT, OKUS, Banyuasin, Empat Lawabg, Muaratara, Mura.
“Kita melibatkan petugas, pak RT dan pengurus untuk verifikasi lapangan sekalian drop quisoner untuk SP online. Selain itu, non DOPU, yaitu lada wilayah lainnya yang kita tidak diberikan quisoner tapi door to door. Nanti hasil SP202P yaitu De Jure dan de Facto. Harapan kita tidak ada penduduj terlwat cacah,” pungkasnya.
