Berita
Ketua DPR: Silahkan Masyarakat Gugat UU Cipta Kerja ke MK
AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani mempersilakan masyarakat menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Apabila masyarakat tidak menyetujui Omnibus Law tersebut. Agar UU Cipta Kerja ini dapat disempurnakan. “Apabila Undang Undang ini, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan Undang Undang tersebut melalui mekanisme […]
AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani mempersilakan masyarakat menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Apabila masyarakat tidak menyetujui Omnibus Law tersebut. Agar UU Cipta Kerja ini dapat disempurnakan.
“Apabila Undang Undang ini, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan Undang Undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya dikutip dari akun Instagram Puan Maharani, Senin (12/10/2020).
Dia mengatakan, DPR melalui fungsi pengawasan akan mengevaluasi undang-undang tersebut. DPR akan memastikan UU Cipta Kerja dilaksanakan demi kepentingan rakyat.
“DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Ketua DPP PDIP ini.
Puan menerangkan, UU Cipta Kerja diselesaikan bersama DPR dan pemerintah secara terbuka, cermat dan mengutamakan kepentingan nasional. Dengan Omnibus Law ini, diharapkan membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.
“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia,” tutupnya.
-
OPINI16/06/2026 15:45 WIBKerusuhan Agustus 2025 dan Teori Sosial Baru yang Menjelaskannya
-
DUNIA16/06/2026 15:00 WIBPesawat Bomber B-52 Milik AS Meledak Saat Uji Coba
-
NUSANTARA16/06/2026 15:30 WIBBMKG: Gempa Susulan Masih Berpotensi Terjadi di Palu
-
JABODETABEK16/06/2026 16:00 WIBDPRD DKI Desak BUMD Maksimalkan Aset untuk Tingkatkan PAD
-
NUSANTARA16/06/2026 14:30 WIBBMKG Rilis Daftar Wilayah Terancam Kemarau Ekstrem
-
POLITIK16/06/2026 16:32 WIBLaporan Dugaan Pelanggaran Etik M Tio Belum Jelas, AMPD Curiga DKPP Gunakan Standar Ganda
-
NASIONAL16/06/2026 20:00 WIB2 Tahun Menjabat, Kekayaan Menko Pangan Zulhas Naik 83 Persen
-
NUSANTARA16/06/2026 16:49 WIBGubernur Papua Pegunungan Sekda Definitif Menunggu Keputusan Presiden

















