Pilkada Saat Pandemi, Wakil Ketua MPR Ajak Semua Aparatur untuk Waspada

AKTUALITAS.ID- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menuturkan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang akan berlangsung dalam situasi yang tak normal karena adanya pandemi COVID-19. Ia pun mengajak semua calon kepada daerah, partai politik, dan juga aparat untuk selalu waspada.

“Kontestasi pilkada ini bukan hanya menang-menangan, tapi pencalonan ini untuk mendarmabaktikan, untuk iling (ingat) dan waspada kepada sesama,” ujar Jazilul dalam keterangannya, Minggu (8/11/2020).

Hal tersebut disampaikan Jazilul saat Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema ‘Visi Misi NKRI bagi Calon Kepala Daerah’ di Kota Bandung, Sabtu (7/11/2020).

Jazilul mengatakan dalam kontestasi politik khususnya Pilkada kerap ditemukan banyak masalah baik itu sebelum digelar, ketika berlangsung hingga selesainya pemungutan suara. Karenanya ia berharap Pilkada Serentak 2020 berlangsung lancar.

“Saya khawatir atas dasar pesta demokrasi yang setengah-setengah karena pandemi, kemudian terjadi keributan setelah itu, tidak menutup kemungkinan. Makanya saya mengajak seluruh aparatur kita semua untuk selalu waspada, untuk selalu menjaga keadaan yang kondusif, dan kita bisa membangun karena memang Indonesia saat ini dalam keadaan krisis,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan Pilkada merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sekaligus pengejawantahan Sila ke-4 Pancasila.

Di sisi lain, terkait maraknya berita bohong (hoax) yang kerap mewarnai pelaksanaan pilkada, Jazilul mengatakan jawaban dari persoalan itu adalah pendidikan politik bagi masyarakat.

Pendekatan represif melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dalam menangani hoax, menurutnya memang agak keras dan cenderung mengancam kebebasan masyarakat. Karena itu, dirinya lebih mengedepankan pendidikan politik sehingga masyarakat lebih dewasa dalam mengikuti kontestasi politik.

“Untuk melawan cara-cara yang tidak berbudaya dalam pertarungan, jawabnya adalah pendidikan politik. Tanggung jawab itu tidak bisa hanya dibebankan kepada parpol, kami mengajak mengedepankan pendidikan politik,” pungkasnya.