Berita
Mata Pencaharian Terganggu, Warga Bangkalan Tolak Reklamasi
AKTUALITAS.ID – Kegiatan reklamasi di pesisir Desa Sembilangan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan oleh PT Galangan Samudera Madura (GSM) kembali menuai konflik. Warga mengancam akan menutup akses jalan menuju lokasi galangan kapal itu. Pemuda setempat Sofyan, menduga PT GSM belum memiliki izin reklamasi. Hal itu didukung oleh tidak adanya dokumen izin reklamasi yang ditunjukan oleh PT […]
AKTUALITAS.ID – Kegiatan reklamasi di pesisir Desa Sembilangan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan oleh PT Galangan Samudera Madura (GSM) kembali menuai konflik. Warga mengancam akan menutup akses jalan menuju lokasi galangan kapal itu.
Pemuda setempat Sofyan, menduga PT GSM belum memiliki izin reklamasi. Hal itu didukung oleh tidak adanya dokumen izin reklamasi yang ditunjukan oleh PT GSM.
“Kalau memang ada izin reklamasi tunjukkan ke kami, kenapa tidak bisa menunjukkan kalau memang ada,” jelasnya, Selasa (22/12/2020).
Ia juga mengatakan, akibat dari reklamasi tersebut mata pencaharian nelayan di sekitar terganggu. Bahkan, warga yang sehari -hari mencari kerang di lokasi tersebut tak lagi bisa mendapatkan kerang untuk dijual.
“Harusnya ada ganti rugi alternatif pada warga terdampak. Sebelum kegiatan berjalan, mereka harus memberikan kontribusi ke masyarakat karena mereka kehilangan mata pencaharian,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Moh Ainul Gufron mengatakan, perijinan PT GSM sudah lengkap sehingga kegiatan bisa dilakukan.
“Kami berharap seluruh pihak termasuk masyarakat mendukung adanya investasi di Bangkalan. Jangan menghalangi investasi karena ada regulasinya,” imbuhnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sebelumnya pernah mencabut izin dan menutup proyek reklamasi tersebut pada 25 Juli 2019 lalu. Saat itu, Pemkab menilai PT GSM belum melengkapi berkas perizinan dan pengerukan tidak sesuai dengan pengajuan semula.
Sementara itu, Perwakilan PT GSM Sofiullah Syarif mengaku telah melengkapi berkas. Bahkan, menurutnya, dalam reklamasi tidak merugikan pihak manapun termasuk masyarakat setempat.
“Kami harus ganti rugi ke siapa, kan tidak ada yang dirugikan. Namun kami akan melakukan koordinasi kembali dengan masyarakat sekitar sebab ke depan kami akan memberikan kontribusi ke daerah dan juga memberdayakan masyarakat sebagai tenaga kerja,” tandasnya. [beritajatim)
-
POLITIK29/06/2026 17:00 WIBSafari Politik Jokowi dan PSI Berpotensi Timbulkan Kegaduhan
-
POLITIK29/06/2026 11:00 WIBPartai Buruh Oleng Dihantam Badai Pengunduran Diri 1,3 Juta Kader
-
NASIONAL29/06/2026 16:37 WIBKPK Lakukan OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau
-
POLITIK29/06/2026 18:30 WIBRitual Adat Jokowi di Lampung Hanya Strategi Pencitraan Politik dengan PSI
-
RAGAM29/06/2026 13:48 WIBWarning Polri! Platform Kripto Tak Bisa Seenaknya Kuasai Aset Nasabah
-
POLITIK29/06/2026 19:30 WIBSafari Politik di Basis Gerindra dan Riltual Injak Logo Mirip PDIP, Pengamat: Jokowi Bermain Api
-
EKBIS29/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Naik Lagi
-
NASIONAL29/06/2026 16:30 WIBGus Yaqut Masih Dirawat di RS Polri, KPK Siapkan Tahap II Kasus Korupsi Kuota Haji

















