Berita
Wapres Ma’ruf Amin Akui 65 Persen Subsidi LPG Banyak Dinikmati Orang Mampu
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui gelontoran dana subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) banyak tidak tepat sasaran karena justru dinikmati oleh masyarakat mampu. Pasalnya, berdasarkan data yang dimilikinya subsidi justru 65 persen diantaranya dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi. “Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui gelontoran dana subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) banyak tidak tepat sasaran karena justru dinikmati oleh masyarakat mampu.
Pasalnya, berdasarkan data yang dimilikinya subsidi justru 65 persen diantaranya dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
“Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi,” ungkap Ma’ruf dalam Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina 2020, Senin (1/2/2021).
Ia menyayangkan realita tersebut. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan dana yang tak sedikit untuk memberikan subsidi LPG.
Tahun ini saja misalnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp54 triliun untuk subsidi LPG. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 7,5 juta metrik ton LPG untuk masyarakat.
“Tentu ini ironis, alokasi subsidi LPG jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat, tapi masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar,” ucap Ma’ruf.
Selain subsidi LPG, Ma’ruf menyatakan mayoritas penerima subsidi listrik juga didominasi masyarakat mampu. Namun, ia tak menjelaskan rinci persentase masyarakat mampu yang menerima subsidi tersebut.
Kendati demikian, ia mengklaim jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik naik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, jumlah masyarakat miskin yang menerima subsidi listrik pada 2017 sebesar 26 persen dan 2018 naik menjadi 44 persen.
Secara keseluruhan, Ma’ruf menyatakan kebijakan subsidi energi di Indonesia perlu diperbaiki. Hal ini agar tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
“Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan,” pungkas Ma’ruf.
-
DUNIA07/05/2026 08:00 WIBRibuan Tentara Israel Disebut Alami Gangguan Mental
-
OASE07/05/2026 05:00 WIBDalil Puasa Wajib dan Sunnah yang Jarang Diketahui Umat Islam
-
NASIONAL07/05/2026 14:00 WIBDensus 88 Tangkap 8 Teroris di Poso & Parigi
-
NASIONAL07/05/2026 07:00 WIBEddy Soeparno: Sampah Harus Diubah Jadi Energi Bersih
-
JABODETABEK07/05/2026 08:30 WIBWarga Pesisir Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob Mei 2026
-
EKBIS07/05/2026 14:38 WIBMenguji Kepastian Hukum: 14 Tahun Perjuangan 18 Investor Condotel, Putusan MA Menang Namun Eksekusi Masih Terhalang
-
NASIONAL07/05/2026 10:00 WIBPKS Desak Transparansi Harga BBM demi Lindungi Rakyat
-
POLITIK07/05/2026 06:00 WIBKPP DEM dan Bawaslu Bongkar Bahaya Politik Uang

















