Myanmar dilaporkan menuntut keluarga membayar US$85 atau Rp1,2 juta jika ingin mengambil jenazah kerabat yang terbunuh oleh aparat dalam bentrokan dengan pedemo anti-kudeta.
Kelompok advokasi Asosiasi bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menuturkan setidaknya lebih dari 700 orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan demonstran sejak kudeta berlangsung pada 1 Februari lalu.
Menurut unggahan Serikat Mahasiswa Universitas Bago, Myanmar, junta militer mulai menuntut keluarga untuk membayar 120 ribu kyat atau Rp1,2 juta jika ingin mengambil jenazah korban bentrokan anti-kudeta sejak Jumat pekan lalu.
Pada Jumat (9/4), setidaknya 82 orang tewas saat militer menggelar operasi di sejumlah distrik di Bago, 90 kilometer dari Yangon.
Saksi mata menuturkan banyak warga Bago melarikan diri ke desa-desa sejak patroli militer berlangsung dan akses internet mati.
“Saya tinggal di jalan utama. Aparat keamanan datang dan pergi berjaga di sekitar sini. Jenazah mulai menumpuk di kamar mayat rumah sakit setelah penembakan. Karena ancaman ini, kami harus pindah,” ujarrnya kepada CNN.
Hingga kini, CNN masih mengonfirmasi kepada militer terkait biaya yang dipungut untuk mengambil jenazah tersebut.
Namun, media lokal Radio Free Asia melaporkan kejadian serupa dengan apa yang dipaparkan Serikat Mahasiswa Universitas Bago.
Sementara itu, militer Myanmar mengklaim pasukannya diserang pengunjuk rasa di Bago pada Jumat pekan lalu. Melalui surat kabar pemerintah, Global new Light of Myanmar, militer mengatakan “pasukan keamanan diserang oleh kelompok perusuh” saat melakukan patroli di jalanan Bago.
“Perusuh menggunakan senjata buatan tangan, botol, api, panah, perisai, dan granat buatan tangan untuk menyerang pasukan keamanan,” bunyi laporan itu mengutip junta militer.
Surat kabar itu mengatakan seorang pengunjuk rasa tewas dalam insiden hari Jumat. “Bukti granat dan amunisi yang disita menunjukkan senjata kecil digunakan,” kata laporan itu.
Setelah dua bulan lebih kudeta militer berlangsung, kerusuhan di Myanmar tak kunjung mereda. Meski deretan negara terus menerapkan sanksi dan tekanan, junta militer tak kunjung menyerah dan memulihkan situasi seperti semula.
Pemimpin negara ASEAN dilaporkan tengah berencana menggelar pertemuan darurat di Jakarta untuk membahas situasi di Myanmar yang semakin mencekam.
Namun, hingga kini, Kementerian Luar Negeri RI belum merilis jadwal pertemuan khusus tersebut.
