Dicurigai Rekayasa Konsultan Investasi, Ferdinand Pertanyakan Usulan Anies PMD Rp 5,9 Triliun ke Jakpro

AKTUALITAS.ID – Mantan politisi partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meminta DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menolak usulan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp5,9 triliun yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut Ferdinand, anggaran yang diperuntukkan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) pada area Jakarta International Stadium (JIS) tersebut, dirasa tidak menyentuh esensi kepentingan masyarakat ditengah keterimbasan ekonomi akibat Covid-19.

“Kepada DPRD DKI Jakarta agar menolak usulan PMD ini. Tidak tepat, ngawur dan tidak menyentuh kepentingan rakyat sama sekali padahal anggarannya cukup besar,” kata Ferdinan saat dihubungi Minggu (20/6/2021).

Lagipula lanjut Ferdinand, sepatutnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menerima anggaran tersebut, mesti dievaluasi terlebih dahulu, mengingat kinerja keuangan perusahaan tersebut dalam dua tahun terakhir mengalami kerugian ratusan miliar.

“Jiika memang PMD ini bersifat harus dan akan tetap diberikan, maka jajaran management Jakpro mesti diganti terlebih dahulu karena tidak perform dan anggaran soal Formula E pun disana saat ini tidak jelas rimbanya,” tutur Ferdinand.

Sebagaimana yang telah dikatakan, kinerja keuangan PT Jakpro pada tahun 2020 mencatat rugi bersih sebesar Rp347.69 miliar, angka tersebut melonjak dari kinerja tahun 2019 yang mengalami rugi bersih sebesar Rp13.87 miliar.

Sementara dengan kondisi demikian, Gubernur DKI Jakarta telah mengajukan perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2018 di mana dalam perubahan tersebut terdapat usulan anggaran PMD kepada Jakpro sebesar Rp5,9 triliun dalam bentuk inbreng lahan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) JIS.

Pada kesempatan sebelumnya, dalam Pemandangan Umum (PU) yang disampaikan seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta telah menyoroti tajam terkait rencana Jakpro yang akan menerima inbreng lahan JIS seluas 23 Ha tersebut (15/06).

Sejumlah fraksi mengingatkan akan konsekuensi perpajakan yang akan diterima Jakpro tidaklah kecil, padahal Jakpro sudah rugi 2 (dua) tahun berturut-turut. Dewan pun mencurigai analisis investasi guna Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan PT Cipta Esa Unggul terkesan janggal, dan meminta BP-BUMD untuk menggunakan Kolsultan Independen yang profesional dan kredibel.