Berita
Anggota DPR Sarankan Pemerintah Menutup Bandara Internasional saat PPKM Darurat
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, meminta Pemerintah dapat menerapkan PPKM Darurat secara maksimal untuk menekan penularan virus COVID-19. Alifudin menyarankan pemerintah bisa menutup Bandara atau penerbangan internasional. Menurut dia, langkah penutupan sementara bandara atau penerbangan internasional dilakukan sebagai bentuk pencegahan masuknya virus COVID-19 yang bermutasi menjadi beberapa varian. “Yang ketiga terkait PPKM Darurat ya, untuk pencegahan perlunya Penutupan […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, meminta Pemerintah dapat menerapkan PPKM Darurat secara maksimal untuk menekan penularan virus COVID-19. Alifudin menyarankan pemerintah bisa menutup Bandara atau penerbangan internasional.
Menurut dia, langkah penutupan sementara bandara atau penerbangan internasional dilakukan sebagai bentuk pencegahan masuknya virus COVID-19 yang bermutasi menjadi beberapa varian.
“Yang ketiga terkait PPKM Darurat ya, untuk pencegahan perlunya Penutupan Bandara Internasional ya untuk WNA dan TKA Pada masa pandemi ini,” kata Alifudin, saat rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, Selasa (13/7/2021).
Menurut Alifudin, dalam pelaksanaan PPKM Darurat sangat dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah. Jangan sampai masuknya warga dari negara lain justru memperparah penularan virus COVID-19 di Indonesia.
“Salah satu langkah (pencegahan) ya sebab kalau tidak ada penegasan, Walaupun ada aturan-aturan dalam hal tenaga kerja strategis gitu, tapi dalam kondisi darurat ini karena kita sedang meningkatnya kasus COVID-19, coba ya ditutup,” ujarnya.
Selain itu, Alifudin juga meminta Pemerintah memperhatikan para pekerja harian yang terdampak kebijakan PPKM Darurat ini. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat tak bisa bekerja karena terkena PPKMD Darurat.
“Karena ada pengetatan, maka perlu ada skema bantuan warga terhadap yang terkena dampak akibat PPKM darurat, pekerja harian yang pendapatannya dari hari kerja, hari ini kerja hari ini buat makan, pekerja musiman, buruh tani, buruh pabrik, yang terkena dampak, warga yang tidak mampu yang harus diisolasi mandiri pedagang kecil dan lain-lain ini perlu dipikirkan,” kata Alifudin.
Dia juga menambahkan, “Khususnya Kementerian Kesehatan bisa refocusing anggaran misalnya bantuan untuk vitamin dan Badan POM bisa memaksimalkan CSR-nya kalau memang ada kerja sama dengan Mitra Badan POM untuk membantu yang terkena dampak ini,” ujarnya.
-
POLITIK02/07/2026 19:30 WIBSurvei Citra Institute: Lagu MBG Lebih Dongkrak Citra Golkar daripada Bahlil
-
RIAU02/07/2026 16:30 WIBWabup Bagus Santoso: Polri Terus Jaga Keamanan dan Layani Masyarakat
-
RAGAM02/07/2026 14:40 WIBDelapan Buku Puisi Esai Denny JA Resmi Terbit dalam Bahasa Inggris, Hadir di Google Books untuk Pembaca Dunia
-
NASIONAL02/07/2026 06:00 WIBDKPP: Jangan Jadikan Medsos sebagai Pengadilan Kebenaran
-
JABODETABEK02/07/2026 17:45 WIBOperasi Pemadaman Darat di TPA Jatiwaringin Terus Dioptimalkan
-
FOTO02/07/2026 21:52 WIBFOTO: Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara
-
NASIONAL02/07/2026 20:30 WIBKemensos Tindak Pendamping PKH yang Terbukti Rangkap Pekerjaan
-
RIAU02/07/2026 19:00 WIBKirab Nugraha Sakanti Disambut Antusias Personel dan Ratusan Masyarakat di Riau

















