Berita
BEM FISIP Unpad : Kami Bersama Presiden Jokowi, Tapi Boong
AKTUALITAS.ID – Giliran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (BEM FISIP Unpad) melakukan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membuat pamflet atau poster di media sosial. Diunggah ke akun Twitter, BEM FISIP Unpad membuat beberapa poster yang awalnya memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Namun ternyata dukungan tersebut tidak segamblang yang ditunjukkan ada pesan terselubung di dalamnya. […]
AKTUALITAS.ID – Giliran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (BEM FISIP Unpad) melakukan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membuat pamflet atau poster di media sosial.
Diunggah ke akun Twitter, BEM FISIP Unpad membuat beberapa poster yang awalnya memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Namun ternyata dukungan tersebut tidak segamblang yang ditunjukkan ada pesan terselubung di dalamnya.
BEM FISIP Unpad menampilkan sejumlah kritikan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi baik pada periode pertama Kabinet Indonesia Kerja maupun periode kedua Kabinet Indonesia Maju.
“Kami bersama Presiden Jokowi. Tapi boong,” tulis caption poster yang dikutip pada Jumat, 16 Juli 2021.
Presiden Jokowi dianggap sering kali bertindak atau berkata yang pada akhirnya akan kontras dengan kebijakan yang dibuat. Berbagai gimmick dan lip service yang dibuat pun nyatanya hanya sebagai pemanis, mulai dari gimmick terbuka terhadap kritik hingga menggunakan pakaian adat.
Mulai dari beda instruksi beda pelaksanaan tentang KPK, carut marut penanganan COVID hingga bagi-bagi kursi kepada keluarga dan rekan dekat.
“Kami akan bersama Presiden Jokowi jika Presiden Jokowi serius dan berkomitmen kepada rakyat Indonesia. Cepat penuhi janji dan perkataannya pak. Jangan bohong lagi!” lanjutnya.
Berikut isi kritikan BEM FISIP Unpad yang dibuat dalam bentuk poster.
Satu, Presiden antikritik. Yang kritik kena delik hingga diserang buzzer.
Dua, Presidennya pakai bahu adat, tapi di negaranya masyarakat adat dikriminalisasi.
Tiga, Presiden bilang A, jajarannya malah B. Empat, pemimpin bingung hadapi krisis, anti lockdown hingga kebijakan bermasalah.
Lima, kursi pejabat publik hingga Komisaris BUMN untuk semua keluarga dan rekan dekat.
-
NASIONAL22/09/2026 19:00 WIBDPR Bongkar Skandal Label Gizi Beras
-
RIAU23/09/2026 11:45 WIBWartawan dan Pejabat Bengkalis Adu Mekanik di Haornas 2026
-
NASIONAL23/09/2026 06:00 WIBDPR: Jangan Tunggu Kapal Tenggelam Baru Bergerak
-
DUNIA23/09/2026 00:00 WIBSerangan Saudi Hantam Mokha, Anak-anak Jadi Korban
-
NASIONAL22/09/2026 16:00 WIBNasim Khan: Tata Niaga Harus Berpihak Petani
-
POLITIK22/09/2026 20:00 WIBPengamat: Syarat DPR 5% Bikin Partai Gerakan Rakyat Kelabakan
-
POLITIK23/09/2026 11:00 WIBPuan: Wacana Capres 2 Partai Belum Resmi
-
NASIONAL22/09/2026 17:00 WIBRuby Chairani: Penambahan Anggaran Kemendikti Saintek Harus Sejalan dengan Target Terukur

















