Berita
Kemenkeu Catat Hingga Akhir Juli 2021 Utang Pemerintah Tembus Rp6.570 Triliun
AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Juli 2021, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp6.570,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,51 persen. Pada bulan yang sama defisit APBN sebesar Rp336,9 triliun atau 2,04 persen terhadap PDB. “Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2021 mencapai Rp447,8 triliun atau 44,5 persen target APBN yang […]
AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Juli 2021, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp6.570,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,51 persen. Pada bulan yang sama defisit APBN sebesar Rp336,9 triliun atau 2,04 persen terhadap PDB.
“Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2021 mencapai Rp447,8 triliun atau 44,5 persen target APBN yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp468,1 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp48,6 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp1,6 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp26,7 triliun,” demikian dikutip APBN Kita, Jakarta, Senin (30/8/2021).
Target defisit APBN tahun 2021 sebesar 5,7 persen, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp487,42 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp19,37 triliun.
Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,79 triliun, pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,62 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp27,32 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp46,86 triliun.
UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengakomodir aturan yang tegas dan jelas mengenai batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen PDB dan batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen PDB.
Hingga 2019, Pemerintah terus konsisten melaksanakan disiplin fiskal tersebut, namun pandemi yang bersifat extraordinary membuat APBN harus lebih fleksibel dan perlu dilakukan pelebaran defisit di atas 3 persen untuk kebijakan countercyclical (berdasarkan Perppu 1/2020 yang kemudian menjadi UU 2/2020).
-
NUSANTARA21/11/2026 22:00 WIBEnam Kecamatan di Bengkulu Dikepung Banjir
-
EKBIS21/11/2026 10:00 WIBSumail Peringatkan Risiko Gagal Panen di Musim Hujan
-
POLITIK21/11/2026 09:00 WIBDasco Tempuh Jalur Hukum Usai Putrinya Dirundung
-
POLITIK21/11/2026 13:30 WIBNama Dasco Terseret Kasus Cakra, Rahmat Himran: Tolak Cawapres Antikritik
-
DUNIA21/11/2026 18:00 WIBJet Tempur Generasi Keenam Jadi Arena Baru AS-China
-
NUSANTARA21/11/2026 20:00 WIBTiga Anggota KKB Tewas dalam Kontak Tembak di Nduga
-
NASIONAL21/11/2026 14:00 WIBYLBHI : RUU Perampasan Aset Dinilai Rawan Kriminalisasi Aktivis
-
POLITIK21/11/2026 19:00 WIBNasDem Nilai Dasco Bisa Lengkapi Kepemimpinan Prabowo

















