Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pengendali Banjir Akibat Bencana Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah

AKTUALITAS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur pengendali banjir akibat Gempa bumi disertai Tsunami dan likuifaksi di Palu di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). yang terjadi 28 September 2018 lalu sehingga mengakibatkan terjadinya banjir bandang.

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lambogia mengatakan, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan pasca Gempa Bumi dan Tsunami yaitu; pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala), rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan transmisi air baku di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan Irigasi Gumbasa dan Bangga di Kabupaten Sigi.

“Upaya tersebut dilakukan untuk mereduksi banjir bandang dikawasan permukiman, perkantoran juga lahan Pertanian,” kata Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lambogia dalam paparannya dihadapan anggota Komisi V DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Palu, Jumat (14/7/2022).

Menurut Bob Arthur Lambogia, pekerjaan infrastruktur pengendali banjir di Kota Palu tahun 2020-2022 (EARR-ADB) berupa tanggul laut sepanjang 8.674 meter. Sedangkan di Kabupaten Sigi di tahun 2020-2023 (IRSL-JICA) telah selesai pekerjaannya berupa; Sabodam sebanyak 6 unit (2.578.000 m3), Konsolidasi Dam 7 unit, Tanggul Sungai 3.128 meter, Perkuatan Sungai 1.680 meter, Jembatan 2 unit, dan Tanggul Pelindung 1.500 meter.

Kemudian pada tahun 2023, yang sedang dikerjakan (on going) infrastruktur pengendali banjir dan sendimen di Kabupaten Sigi dan Kota Palu yaitu; berupa Sabodam sebanyak 6 unit, Konsolidasi Dam 20 unit, Tanggul Sungai 7.218 meter, perkuatan tebing sungai 2.151 meter, ground sill 3 unit, dan tanggul laut 200 meter.

Selanjutnya pekerjaan yang masih dalam proses lelang di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yaitu; Sabodam 4 unit, Konsolidasi Dam 3 unit, Jembatan 3 unit, Tanggul Sungai 1.560 meter, Perkuatan Tebing Sungai 1.380, Ground Sill 6 unit, dan Tanggul Tsunami 1.000 meter.

Untuk rekonstruksi pembangunan jaringan air baku Pasigala dengan kapasitas 600 liter/detik di Kaupaten Sigi untuk melayani Air Bersih di Kabupaten Sigi dan Kota Palu, dikerjakan dalam 2 Paket, Paket I saat ini Progres Fisik 71,540% dan Paket II Progres Fisik 95,89%.

Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan Irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi seluas 8.180 Ha. Pekerjaannya terdiri dari 5 paket yaitu; paket 1 progres fisik telah mencapai 98 persen dengan pekerjaan berupa 1 unit bendung, paket 2 progres fisik mencapai 91,45 persen dengan pekerjaan saluran sepanjang 4,43 Km,

Kemudian paket 3 progres fisik mencapai 66,07 persen dengan pekerjaan saluran sepanjang 6,23 Km, paket 4 progres fisik mencapai 41,82 persen dengan pekerjaan saluran sepanjang 7,29 Km, dan paket 5 masih proses lelang dengan pekerjaan berupa salutan 1,96 Km.

Untuk pengendali banjir dan sedimen Sungai Bangga di Kabupaten Sigi memiliki daya tampung sebesar 3.100.000 m3. Pekerjaannya meliputi; Sabodam 3 unit, Konsolidasi Dam 2 unit, dan Jembatan 1 unit dengan anggaran senilai Rp128 miliar.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) PUPR untuk Penanggulangan Bencana Suawesi Tengah, Arie Setiadi Murwanto mengatakan, dibangunya Dam Penahan adalah suatu bangunan yang dibangun di lembah sungai yang cukup dalam untuk menahan, menampung dan mengendalikan sedimen agar jumlah sedimen yang mengalir menjadi lebih kecil,” airnya boleh lewat, tapi sendimen-sendimenya tidak boleh lewat, jadi check dam gunanya untuk menahan,” kata Arie.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI juga Ketua Tim Kunker Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, kunjungan anggota Komisi V DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. “Untuk itu kami berharap agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur yang rusak dapat dilakukan melalui proses perencanaan yang baik dan sesegera mungkin,” terangnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Budi Amin, Direktur Rumah Khusus Yusniewati Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Abram Elsajaya Barus, Kepala Balai Wilayah Sungan (BWS) Sulawesi III Dedi Yudha Lesmana, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulewesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi Sulawesi Tengah Idri Agus. (Red)