Usai Debat Capres Perdana 2024, KPU Persilahkan Publik Menilai

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari mengaku tidak ambil pusing dengan banyaknya tanggapan publik soal penyelenggaraan debat calon presiden (capres) perdana pada Selasa, 12 Desember 2023 malam.

Menurutnya, penilaian atas acara debat capres yang dilangsungkan semalam di Kantor KPU adalah sepenuhnya kewenangan publik. 

“Soal debatnya menarik atau tidak, tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa,” kata Hasyim kepada awak media seperti dikutip Rabu (13/12/2023).

Hasyim memastikan, suguhan debat capres semalam adalah bentuk usaha terbaik yang sudah dilakukan demi memberikan keyakinan terhadap publik terhadap tiga kandidat yang akan dipilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

“Orisinalitas pertanyaan dari masing-masing calon presiden tidak bisa di-setting, tidak bisa diprediksi ditanya apa dan kita mengikuti bersama pertanyaan yang diajukan semuanya lugas oleh masing-masing presiden kepada calon presiden yang lain. Demikian juga ketika menjawab,” kata Hasyim.

Hasyim menegaskan format debat tidak akan mengalami perubahan. Debat kedua hingga kelima akan tetap mengikuti format debat pertama, baik untuk calon presiden maupun calon wakil presiden.

“Tidak ada perubahan format, sudah disepakati sejak awal formatnya,” ujar Hasyim.

KPU menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah debat pertama, selanjutnya kegiatan serupa dilakukan pada 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.

Sementara itu, debat terakhir berlangsung pada 4 Februari 2024. Lima kali debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta.

Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu.

Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Lalu, tema debat kelima meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. (RAFI/ARI WIBOWO)