Trump Pertimbangkan Perpanjangan Penangguhan Tarif Selama 90 Hari

AKTUALITAS.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa penangguhan tarif resiprokal selama 90 hari yang dijadwalkan berakhir pada 9 Juli mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam konferensi pers pada Kamis (26/5/2025).

“Batas waktu bukan hal yang krusial,” ujar Leavitt. 

Ia menambahkan, Presiden Trump memiliki wewenang penuh untuk memperpanjang penangguhan atau menetapkan tarif baru yang dinilai paling menguntungkan bagi Amerika Serikat. “Presiden bisa saja memberikan kesepakatan kepada negara-negara tersebut jika mereka belum mencapai kata sepakat sebelum tenggat waktu.”

Pernyataan ini disampaikan di tengah berlangsungnya perundingan antara Jepang dan Amerika Serikat, menyusul kedatangan negosiator utama Jepang, Ryohei Akazawa, di Washington DC. Akazawa dijadwalkan melakukan pertemuan putaran ketujuh dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick hingga Sabtu.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Presiden Trump di sela-sela KTT G7 di Kanada minggu lalu gagal mencapai kesepakatan terkait tarif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengisyaratkan bahwa penangguhan dapat diperpanjang jika para mitra dagang menunjukkan itikad baik dalam bernegosiasi. Ini merupakan pernyataan terbuka pertama dari pejabat senior pemerintahan Trump terkait potensi perpanjangan masa tenggang tarif.

Tarif resiprokal Trump mencakup sekitar 60 mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan besar dengan AS. Namun, penangguhan tarif ini tidak berlaku untuk tarif dasar global sebesar 10 persen. Jepang sendiri menghadapi tambahan tarif sebesar 14 persen, yang membuat total tarif menjadi 24 persen terhadap produk-produk ekspornya ke AS.

Negosiasi yang terus berlangsung ini menunjukkan betapa pentingnya diplomasi ekonomi antara AS dan mitra dagangnya, khususnya Jepang, dalam menghindari ketegangan dagang yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi global. (ARI WIBOWO/DIN)