Teheran: Diplomasi Tak Mungkin di Bawah Ancaman Militer

AKTUALITAS.ID – Iran menegaskan menolak setiap upaya negosiasi dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman militer dari Washington. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menilai diplomasi tidak mungkin berjalan efektif jika dibayangi ancaman kekuatan militer.

Araghchi menegaskan bahwa “menjalankan diplomasi dengan ancaman militer tidak akan efektif maupun bermanfaat”, dan meminta agar ancaman, tuntutan berlebihan, serta pengangkatan isu-isu yang tidak rasional dihentikan jika AS benar-benar ingin membuka jalur perundingan. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan Timur Tengah.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa pengerahan kapal induk tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional, namun Teheran melihat langkah itu sebagai eskalasi yang memperburuk ketegangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan direspons secara cepat dan menyeluruh.

Baghaei menegaskan bahwa Iran kini “lebih siap dari sebelumnya” untuk merespons potensi agresi, mengandalkan kemampuan dalam negeri dan pengalaman masa lalu. Ia juga menyatakan bahwa kehadiran kapal perang AS di Teluk Persia tidak akan mengurangi tekad Iran untuk membela bangsa.

Ketegangan antara kedua negara memuncak setelah demonstrasi berdarah di Teheran yang, menurut klaim pemerintah Iran, menewaskan ribuan orang. Washington mengaitkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menutup kemungkinan opsi penggunaan kekuatan militer, menurut pernyataan pejabat AS.

Sampai saat ini, Araghchi menyebut tidak ada kontak baru dengan utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan menegaskan bahwa Iran tidak sedang mencari negosiasi dalam kondisi yang penuh tekanan militer. Para pengamat memperingatkan bahwa eskalasi retorika dan penempatan kekuatan militer di kawasan dapat meningkatkan risiko insiden yang tidak diinginkan, sehingga upaya meredakan ketegangan diplomatik tetap krusial bagi stabilitas regional. (Mun)