Pakistan di Ambang Jurang, Seruan Reformasi Radikal Menggema

AKTUALITAS.ID – Pakistan kini berada di ambang jurang krisis sosio-ekonomi dan politik-kelembagaan yang kian memprihatinkan. Penahanan mantan PM Imran Khan serta ketidakpercayaan antarpartai politik terhadap hasil pemilu memperkeruh suasana, menuntut adanya reformasi radikal untuk menyelamatkan tatanan negara.

Di tengah situasi panas ini, pakar dan akademisi Pakistan, Naseeb Ullah Achakzai, melontarkan gagasan ekstrem: pembentukan “Kontrak Sosial Baru”. Menurutnya, Pakistan tak akan bisa memanfaatkan potensi kekayaan alam dan populasi mudanya jika masih menyandera demokrasi melalui budaya birokrasi yang disfungsional.

Langkah awal yang dituntut adalah pembebasan seluruh tahanan politik dan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional. Lebih tajam lagi, Achakzai memangkas habis kewenangan para menteri dan anggota majelis yang selama ini memegang anggaran pembangunan.

“Para menteri maupun anggota majelis tidak boleh memegang kekuasaan membelanjakan anggaran atau mengangkat jabatan. Tugas mereka harus dibatasi ketat hanya pada pembentukan kebijakan,” tegas Achakzai.

Kritik pedas juga diarahkan pada mentalitas kantor pemerintahan yang membiarkan satu berkas mengendap hingga berbulan-bulan. Praktik titip-menitip jabatan di level birokrasi dianggap telah membunuh sistem meritokrasi. Tak berhenti di situ, imunitas hukum pejabat setingkat Presiden dan Gubernur yang dilindungi Pasal 248 Konstitusi disemprot sebagai warisan kolonial yang memicu timbulnya ‘manusia kebal hukum’.

Menanggapi gejolak keamanan di wilayah konflik seperti Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa, Achakzai mengingatkan pemerintah untuk tidak asal main otot. Pendekatan militer terbukti gagal meredam rasa terasing masyarakat lokal atas perampasan hak sumber daya alam dan profiling etnis.

“Dialog, dialog, dan dialog adalah satu-satunya pilihan yang layak. Kekuatan militer bukanlah obat structures untuk semua masalah,” pungkasnya mendesak perubahan arah politik Pakistan. (Mun)