HPP Rp6.500/Kg Bikin Petani Sumringah Saat Panen Raya

AKTUALITAS.ID – Kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai menjadi penyelamat para petani, khususnya saat panen raya. Intervensi ini terbukti menahan harga gabah agar tidak anjlok di bawah standar, terutama di sentra-sentra produksi padi di Jawa Barat.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta, mengungkapkan bahwa hasil analisis lapangan di daerah Karawang, Subang, dan Indramayu menunjukkan dampak nyata dari kebijakan ini.

“Dengan adanya penekanan harga tanpa rafaksi, panen pada musim hujan awal 2025 kemarin Alhamdulillah harganya bisa sesuai dengan harapan petani, yaitu mendekati atau sama dengan HPP,” ujar Otong dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Menurut Otong, tanpa pengawasan dan intervensi pemerintah, harga gabah berpotensi turun drastis hingga Rp5.000 per kilogram. Namun, dengan HPP yang ditetapkan, petani bisa menikmati harga yang lebih menguntungkan.

Ia pun mengakui, memang masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti tingginya kadar air atau biaya transportasi yang membuat harga sedikit di bawah HPP. Namun begitu, penurunannya dinilai tidak signifikan.

“Dengan harga tanpa rafaksi itu sangat-sangat membantu. Terus terang saja, petani sekarang lebih semangat untuk menanam padi dan melanjutkan budidaya,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 telah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram, yang berlaku sejak 24 Januari 2025.

Salah satu terobosan penting dari kebijakan ini adalah penghapusan sistem rafaksi, yakni pemotongan harga berdasarkan kualitas gabah atau beras. Dengan kebijakan ini, harga gabah petani tetap dihargai sesuai HPP meski terdapat variasi kadar air atau kotoran dalam hasil panen.

Penetapan HPP tanpa rafaksi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi petani dan mendorong semangat produksi menuju ketahanan dan swasembada pangan nasional. (YAN KUSUMA/DIN)