EKBIS
Buntut Kasus Oplosan, Pemerintah Akan Hapus Klasifikasi Beras Premium-Medium
AKTUALITAS.ID – Pemerintah bakal menghapus klasifikasi beras premium dan medium buntut terungkapnya kasus beras oplosan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut dengan penghapusan ini nanti hanya ada dua jenis beras; biasa yang sebelumnya terbagi atas medium dan premium. Kemudian beras khusus.
“Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium,” katanya dalam konferensi pers katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (25/7/2025).
“Ada satu lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada dua,” sambungnya.
Zulhas mengatakan beras khusus ditentukan berdasarkan izin oleh pemerintah. Misalnya beras Pandan Wangi, beras Basmati, dan beras Japonica.
“Nah beras khusus itu berdasarkan jenis yang diberikan izin oleh pemerintah. Betul enggak dia memang beras yang terbaik? Tentu ada sertifikatnya dikeluarkan oleh pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya akan segera rapat membahas standar kualitas serta batas jenis beras baru tersebut.
“Kalau kemarin kan ada HET medium, HET premium. Tadi Pak Menko (Zulhas) sudah putuskan maksimum aja berapa. Ini mau dirapatkan,” katanya,” katanya.
“Kalau yang sekarang kan yang terjadi beneran ini ya itu premium, tapi isinya bukan premium,” sambungnya. (Ari Wibowo/goeh)
-
NASIONAL17/06/2026 14:00 WIBKonferensi Pers BEM Fakultas Bersatu Berujung Gelombang Bantahan
-
NUSANTARA17/06/2026 12:30 WIBBNPB Cuaca Ekstrem Picu Krisis Air dan Karhutla
-
DUNIA17/06/2026 12:00 WIBIran: Israel Akan Terima Respons Keras Jika Terus Serang Lebanon
-
EKBIS17/06/2026 11:30 WIBEmas Antam Melejit ke Rp2.733 Juta per Gram
-
NASIONAL17/06/2026 17:35 WIBPaparkan Green Policing di Dies Natalis STIK Polri, Kapolda Riau Sebut Polisi Penjaga Peradaban
-
EKBIS17/06/2026 18:00 WIBMenkop Minta Mahasiswa Tak Pesimis terhadap Program Kopdes Merah Putih
-
JABODETABEK17/06/2026 18:30 WIBJakarta Gandeng Singapura, Fokus Investasi dan Transportasi Publik
-
POLITIK17/06/2026 13:00 WIBDPR Wanti-Wanti KPU soal E-Voting

















