EKBIS
Anggaran MBG Melejit Tiga Kali Lipat, Sistem Reimburse Dihapus
AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak tajam usai pemerintah menghapus sistem pencairan reimburse.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan sebelumnya pencairan MBG dilakukan dengan cara bayar tagihan belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun sejak April 2025, sistem berubah: Badan Gizi Nasional (BGN) cukup membuat perencanaan kebutuhan 10 hari ke depan, lalu pemerintah langsung mencairkan dananya.
“Sejak Juni sampai September, serapan naik tiga kali lipat. Jadi lebih cepat, nggak nunggu klaim lagi,” ujar Astera dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Hasilnya, realisasi anggaran MBG sudah tembus Rp20 triliun, disalurkan lewat 13 ribu SPPG kepada 30 juta penerima. Angka ini melesat dibanding laporan terakhir 22 September lalu, yang baru Rp13 triliun untuk 22,7 juta penerima.
Realisasi tersebut setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Target akhirnya, program ini ditujukan untuk 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia.
Sebaran penerima terbesar berada di Pulau Jawa (13,26 juta orang), disusul Sumatera (4,86 juta), Sulawesi (1,70 juta), Kalimantan (1,03 juta), Bali–Nusa Tenggara (1,34 juta), dan Maluku–Papua (0,52 juta).
“Percepatan ini cukup signifikan, terutama setelah sistem reimburse diganti. Harapannya, cakupan penerima terus bertambah dan pelayanan makin baik,” tandas Astera. (YAN KUSUMA/DIN)
-
DUNIA02/05/2026 12:00 WIBSenator AS Ungkap Trump Rancang Serangan ke Iran
-
RIAU02/05/2026 16:00 WIBSindikat Narkoba Lintas Negara Dibekuk di Meranti, Polda Riau Sita 27 Kg Sabu
-
PAPUA TENGAH02/05/2026 16:30 WIBYan Mandenas dan Kapolda PPT Pantau Pendistribusian dan Cek Kesiapan Stok Beras di Bulog KC Timika
-
EKBIS02/05/2026 17:30 WIBBeri Dampak Sosial-Ekonomi, Danantara Evaluasi Beragam Peluang
-
JABODETABEK02/05/2026 05:30 WIBCuaca Hari Ini: Jakarta Berawan dan Hujan Bergantian
-
NASIONAL02/05/2026 06:00 WIBDPR: Negara Tak Berhak Tentukan Aktivis HAM
-
POLITIK02/05/2026 10:00 WIBPKS: Usulan Yusril Soal Threshold Masuk Akal
-
NASIONAL02/05/2026 18:00 WIBKPAI Minta Proses Hukum Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren Ciawi

















