EKBIS
Pemerintah Kaji CNG Pengganti LPG Subsidi
AKTUALITAS.ID – Pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dengan mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif baru, termasuk untuk segmen rumah tangga pengguna tabung 3 kilogram.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada pasar global karena 75–80 persen pasokan berasal dari impor. Gejolak politik internasional mendorong pemerintah mencari sumber energi alternatif berbasis domestik.
“CNG adalah salah satu alternatifnya. Bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri, termasuk dari cadangan gas baru di Kalimantan Timur,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).
Saat ini, penggunaan CNG sudah diterapkan pada hotel, restoran, dan industri dengan tabung 10–20 kilogram. Untuk skema 3 kilogram, pemerintah masih menguji modifikasi teknologi karena tekanan gas mencapai 200–250 bar. Hasil uji coba ditargetkan keluar dalam 2–3 bulan mendatang.
Dari sisi harga, CNG dinilai jauh lebih kompetitif dibanding LPG karena tidak bergantung pada impor. “CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lebih murah,” tegas Bahlil.
Jika skema ini berhasil, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara bisa mencapai Rp130–137 triliun, sekaligus membuka peluang efisiensi subsidi energi dan menekan beban masyarakat. (Bowo/Mun)
-
NUSANTARA24/06/2026 22:00 WIBHerman Deru Sambut Investor China, Proyek PLTA OKU Selatan Ditargetkan Perkuat Ketahanan Listrik Sumsel
-
NASIONAL25/06/2026 17:44 WIBKasus YTR, PPP Minta Negara Hadir Berikan Pendampingan Maksimal
-
POLITIK25/06/2026 17:00 WIBDemokrat 10 Tahun Oposisi Tanpa Main Mata dengan Kekuasaan
-
NASIONAL24/06/2026 21:00 WIBPrabowo Berkomitmen Berantas Korupsi
-
NASIONAL24/06/2026 21:21 WIBKemenbud Dorong Kebangkitan Cerita Rakyat Indonesia, Awali Lewat Gala Nasional
-
RAGAM25/06/2026 16:00 WIBTidur Dekat HP Jadi Kebiasaan Buruk Generasi Digital
-
NASIONAL24/06/2026 20:43 WIBPenanganan Kasus Ijazah Jokowi harus Profesional dan Transparan
-
POLITIK25/06/2026 14:00 WIBPengamat SDI: UU Perampasan Aset Jawab Kerinduan Rakyat

















