JABODETABEK
DKI Jakarta Berlakukan PJJ di Seluruh Sekolah
AKTUALITAS.ID – Sejalan dengan prediksi cuaca ekstrem yang disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan di ibu kota.
Adapun keputusan tersebut diambil guna menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah cuaca ekstrem yang melanda Jakarta.
“Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta,” kata Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Dalam SE tersebut, Disdik DKI Jakarta juga memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Seluruh satuan pendidikan wajib menerapkan pembelajaran jarak jauh selama cuaca ekstrem berlangsung.
2. Kepala satuan pendidikan diminta melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan PJJ, serta menyediakan alternatif pembelajaran jika terjadi kendala teknis, dengan koordinasi bersama Suku Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan.
3. Kepala satuan pendidikan wajib menjalin komunikasi intensif dengan orang tua/wali murid dan warga satuan pendidikan terkait pelaksanaan PJJ.
4. Edaran ini berlaku hingga 28 Januari 2026.
“Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ujar Nahdiana.
(Purnomo/goeh)
-
OASE09/11/2026 05:00 WIBRasulullah Larang Umatnya Mencela Penyakit Demam
-
JABODETABEK09/11/2026 05:30 WIBBMKG: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Senin Ini
-
JABODETABEK09/11/2026 06:30 WIBCatat 5 Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini
-
POLITIK09/11/2026 07:00 WIBKPU Yakin Tak Bersalah dalam Polemik Dokumen Gibran
-
NASIONAL09/11/2026 06:00 WIBWamen HAM: Penyadapan Presiden Prabowo Disebut Langgar HAM
-
NUSANTARA09/11/2026 07:30 WIBTragis! Penambang Tewas Tertimbun Pasir dan Batu di Manggarai
-
RAGAM09/11/2026 08:30 WIBBPOM Temukan Obat Bius dalam Vape yang Beredar di Indonesia
-
NASIONAL08/11/2026 23:30 WIBProgram Gentengisasi Serap 2,4 Juta Genteng, Pemerintah Pastikan Hak Sopir dan Kernet Dibayar
















