Yusril: Komitmen Pemerintah Bahas RUU KKR Baru Terkait Hak Asasi Manusia

AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang baru, dengan fokus pada isu hak asasi manusia (HAM).

Dalam sambutannya pada peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta pada Selasa (10/12/2024), Yusril menyampaikan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Kami telah menindaklanjuti sebagian strategi tersebut, dan pemerintah baru saat ini akan terus melanjutkannya,” ujarnya.

Yusril menambahkan bahwa saat ini telah tersedia draft atau konsep mengenai RUU KKR yang diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip universal KKR yang telah dipelajari dari berbagai negara. “Meskipun sejumlah pasal telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006, pemerintah tetap berkomitmen untuk membahas rencana tersebut,” katanya.

Menurut Yusril, RUU KKR diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di masa lalu, meskipun tantangan seperti minimnya alat bukti dan sulitnya menemukan saksi atau korban masih ada. “Hal-hal semacam ini dapat diselesaikan melalui proses rekonsiliasi berdasarkan undang-undang,” imbuhnya.

Yusril juga menekankan bahwa pemerintah akan belajar dari praktik negara lain, seperti Afrika Selatan, dalam merancang undang-undang tersebut. Penyusunan RUU ini diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia, termasuk hukum adat dan hukum Islam, yang mendukung musyawarah, perdamaian, serta saling memaafkan, meskipun peristiwa sejarah tersebut tetap tercatat dalam masyarakat.

Dengan komitmen ini, Yusril berharap dapat menuntaskan masalah HAM di masa lalu serta mempromosikan keadilan dan rekonsiliasi di Indonesia. (Yan Kusuma)