Eks Menag Lukman Hakim Minta PPN 12 Persen Dibatalkan dalam Pertemuan dengan Sri Mulyani

AKTUALITAS.ID – Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, bersama dengan kepengurusan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Jumat (27/12/2024) malam. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendesak agar kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 dibatalkan.

Lukman Hakim menyoroti dampak negatif dari kebijakan tersebut, yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah ke bawah yang rentan akibat situasi ekonomi pascapandemi. “Kelas menengah saat ini sudah sangat terbebani. Ada PHK, pemotongan penghasilan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” ungkapnya dalam konferensi pers GNB yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu (28/12/2024).

Menurut Lukman, rencana kenaikan PPN hingga 12 persen hanya akan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah kesulitan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli dan mempengaruhi sektor konsumsi, yang merupakan penopang utama perekonomian nasional.

Selain masalah PPN, GNB juga mengangkat isu lainnya, seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap dapat menambah beban masyarakat. Lukman meminta Sri Mulyani untuk mengevaluasi kebijakan fiskal yang baru-baru ini diluncurkan, dan mengajak pemerintah untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

“Pemerintah harus menyusun kebijakan yang berpihak kepada kelas menengah dan bawah. Selain adil, ini juga demi menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang,” tegasnya.

Menjelang akhir tahun, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen semakin menguat, dengan lebih dari 197.753 orang telah menandatangani petisi menolak kebijakan tersebut. Kenaikan PPN ini merupakan hasil dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang disahkan pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. (Damar Ramadhan)