24 Ribu Tamtama untuk 5 Kodam Baru: Komisi I DPR Ungkap Rencana Besar TNI AD

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengungkap bahwa rencana perekrutan 24 ribu prajurit tamtama oleh TNI Angkatan Darat berkaitan erat dengan pembentukan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Langkah ini disebut sebagai upaya strategis dalam memperkuat struktur pertahanan nasional sekaligus menjawab tantangan geopolitik ke depan.

“Rencana rekrutmen itu merupakan bagian dari pengembangan struktur TNI AD. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak telah mempresentasikan hal ini di Komisi I, termasuk rencana penambahan lima Kodam baru,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Meski begitu, Utut mengakui detail lokasi lima Kodam tersebut masih dalam proses penggodokan. Termasuk ke mana 24 ribu tamtama itu akan dikerahkan, masih menunggu pemetaan strategis dari pihak militer.

“Jumlah pastinya dan lokasi penyebarannya akan diumumkan lebih lanjut. Tapi yang pasti, semuanya untuk memperkuat sistem pertahanan kita secara menyeluruh,” jelas Ketua Fraksi PDIP tersebut.

Namun, rencana besar ini tidak luput dari sorotan publik. Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan kekhawatiran program perekrutan massal ini berpotensi menyimpang dari fungsi pokok TNI sebagai alat pertahanan negara. Mereka menilai pasukan TNI semestinya difokuskan untuk pertahanan dan kesiapsiagaan perang, bukan menjalankan program-program di luar fungsi militer seperti pertanian atau pelayanan sosial.

Menanggapi kritik itu, TNI AD angkat bicara. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan batalion teritorial pembangunan justru merupakan bagian dari fungsi utama TNI AD yang melekat sejak lama.

“Kita ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Fungsi teritorial adalah jembatan antara TNI dan masyarakat, untuk membina dan menyiapkan rakyat sebagai kekuatan pertahanan semesta. Ini bukan di luar konteks, justru bagian dari jati diri TNI,” tegas Brigjen Wahyu.

Menurut Wahyu, pembentukan batalion teritorial bukan hanya soal jumlah personel, tetapi juga strategi memperkuat kedekatan dan keterlibatan TNI dengan masyarakat sipil dalam situasi damai maupun darurat.

Sementara itu, Utut menambahkan keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada integritas jajaran internal yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. “Saya percaya Pak Prabowo tulus, tetapi ketulusan itu harus dibarengi dengan sistem yang bersih dan kredibel,” katanya.

Kini publik menanti kejelasan lebih lanjut mengenai sebaran Kodam baru dan arah kebijakan pertahanan nasional ke depan, di tengah dinamika geopolitik dan tuntutan profesionalisme militer yang terus berkembang. (Ari Wibowo/Mun)