DPR Hati-Hati Sikapi Putusan MK, Tak Ingin Rakyat Dirugikan

AKTUALITAS.ID — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa DPR RI bersikap hati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurutnya, keputusan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga perlu dikaji secara mendalam.

“Kita masih mengkaji karena polemiknya cukup tinggi. Ada yang menilai putusan ini melanggar konstitusi, ada juga yang menganggap tidak. Sebagian menyatakan MK melampaui kewenangan, dan ada pula yang menyebut tidak. Jadi kami sangat hati-hati dalam menyikapinya,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Adies menjelaskan, hingga saat ini seluruh pimpinan dan fraksi-fraksi di DPR masih dalam proses pengkajian. Ia menyebut sebagian besar partai politik belum mengambil sikap resmi, kecuali Partai NasDem yang disebut telah lebih dulu merampungkan kajiannya.

“Partai-partai lain masih dalam proses. Begitu juga DPR secara keseluruhan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, proses pengkajian ini juga melibatkan komunikasi awal antara DPR dan pemerintah yang sudah dilakukan sejak pekan lalu. Pemerintah sendiri, kata Adies, juga masih melakukan kajian internal terhadap implikasi dari putusan tersebut.

“Mudah-mudahan hasil kajian ini bisa menyatukan pandangan dan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan siapa pun, terutama pemerintah dan masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan bahwa DPR telah mulai membahas putusan MK tersebut bersama pemerintah dan elemen masyarakat sipil.

“Kemarin kami sudah brainstorming dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Mensesneg, KPU, serta Komisi II dan III DPR. Bahkan hadir pula lembaga masyarakat seperti Perludem yang sebelumnya mengajukan judicial review,” ungkap Dasco.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merespons putusan MK tersebut, agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. (YAN KUSUMA/DIN)