Dukung Penerapan Wajib Bahan Bakar, Ekspor CPO Akan Dipangkas

AKTUALITAS.ID – Nilai CPO yang diproduksi oleh Indonesia saat ini mencapai Rp450 triliun. Kalau naik 2 kali lipat atau lebih, bisa mencapai Rp1.000 triliun, atau Rp800 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis biodiesel B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026.

Amran, saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, menjelaskan, program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton.

“Ekspor ini, nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, jadikan pengganti solar,” katanya menjawab pertanyaan wartawan, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dia menyebutkan, produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor ke luar negeri.

“Kita bisa hentikan (ekspor, red.) 5,3 juta ton (CPO). Nah ini nantinya, ini green energy, kita bisa menutupi kebutuhan dalam negeri, tetapi menghemat devisa, karena kita menyetop impor, dan ada yang terpenting, kalau ekspor kita yang dulunya (sebanyak, red.) 26 juta ton, tiba-tiba berkurang menjadi 20 juta ton, harga pasti naik,” kata Amran.

Mentan Amran kemudian menyebut Indonesia saat ini memproduksi hampir 60 persen CPO dunia.

Oleh karena itu, dia menilai Indonesia, sebagai salah satu produsen utama CPO selain Malaysia, harus mampu menjadi pengendali harga CPO dunia.

“Produsen terbesar dunia adalah Indonesia. Kita yang harus mengendalikan harga CPO dunia, bukan negara lain. Nah, kalau harga CPO dunia naik, mungkin saja kita lepas B50, turun menjadi B40 kembali. Tetapi, begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel, tergantung yang mana menguntungkan rakyat Indonesia,” ujar Amran.

Program hilirisasi sektor pertanian, termasuk yang terkait biofuel merupakan salah satu isu yang dilaporkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan.

(Purnomo/goeh)