84 Persen Warga Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, INSS: Publik Kini Lebih Objektif

AKTUALITAS.ID – Mayoritas warga Indonesia menilai mantan Presiden Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional. Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan 84,25 persen responden setuju Soeharto diberi gelar tersebut, sementara 8,17 persen menolak dan 7,58 persen ragu-ragu.

Direktur Riset dan Pengembangan INSS, Ahmad Rijal, mengatakan hasil ini menggambarkan adanya perubahan cara pandang publik terhadap sejarah bangsa.

“Masyarakat kini melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tapi tidak lagi dominan dalam membentuk persepsi publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

Menurut survei, alasan utama masyarakat mendukung Soeharto adalah jasa besar dalam pembangunan ekonomi (50,58 persen) dan upaya menjaga stabilitas nasional (33 persen).
Bidang jasa yang paling diingat publik ialah pertanian dan pangan (33,75 persen), terutama lewat program swasembada beras, disusul sektor ekonomi nasional (31,25 persen), serta stabilitas politik dan keamanan (30,83 persen).

Namun, kelompok yang menolak penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto menyoroti isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,42 persen) serta pelanggaran HAM (5,67 persen).

Ahmad Rijal menjelaskan, hasil survei menandakan memori kolektif publik kini lebih banyak menyoroti keberhasilan pembangunan dibanding sisi kelam masa lalu.

“Publik tetap kritis terhadap kekurangan era itu, tapi mereka bisa memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa nyata dalam pembangunan,” katanya.

Menariknya, 61,08 persen responden menyatakan kontroversi masa lalu seperti KKN dan HAM tidak menjadi penghalang bagi pemberian gelar pahlawan.
Sebagian besar masyarakat juga ingin penilaian dilakukan secara objektif dan bebas kepentingan politik. Bahkan, 86,67 persen responden setuju agar pemerintah menilai kembali jasa Soeharto secara adil tanpa glorifikasi.

“Publik ingin sejarah dibaca secara seimbang, bukan dengan kebencian ataupun nostalgia,” tambah Ahmad.

Lebih lanjut, 56,83 persen responden menilai pihak paling tepat menilai kelayakan gelar pahlawan adalah kombinasi antara survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elite politik.

“Temuan ini menunjukkan masyarakat ingin proses penetapan gelar kebangsaan dilakukan transparan dan melibatkan publik,” tegas Ahmad Rijal.

Survei bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” ini dilakukan melalui tele-survey terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, pada periode 1–8 November 2025. (ARI WIBOWO/DIN)