Ketua DPD Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono di BI Harus Bebas Konflik Kepentingan

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa pencalonan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) harus dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Sultan menyatakan, pencalonan Thomas yang diketahui merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dapat diterima selama seluruh prosedur dan ketentuan perundang-undangan dijalankan dengan benar. Ia menekankan bahwa profesionalitas dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor utama dalam proses seleksi pejabat strategis di Bank Indonesia.

“Yang terpenting tidak ada konflik kepentingan. Saya juga mendengar yang bersangkutan tidak lagi aktif di partai politik, dan itu menjadi poin penting,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurut Sultan, Bank Indonesia harus tetap menjaga independensi kelembagaannya, mengingat peran strategis bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Ia menilai independensi BI sangat menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi, termasuk dalam menekan angka pengangguran.

“Sebagai rekan dan sahabat, saya melihat pencalonan tersebut tidak menjadi persoalan, selama semua mekanisme dijalankan dengan benar,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa nama Thomas Djiwandono termasuk dalam daftar kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diajukan pemerintah.

Prasetyo menjelaskan, proses pengajuan calon deputi gubernur BI bermula dari pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung, sehingga pemerintah perlu mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi posisi yang kosong.

“Pengajuan kandidat deputi gubernur Bank Indonesia diawali oleh surat pengunduran diri salah satu deputi gubernur,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Pencalonan Thomas Djiwandono menjadi perhatian publik seiring pentingnya posisi deputi gubernur BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, serta kebijakan moneter nasional. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap independensi Bank Indonesia. (Bowo/Mun)